<![CDATA[Permasalahan sertifikat tanah ganda sering muncul akibat kelemahan administrasi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pemegang hak yang beritikad baik, sebagaimana diatur dalam UUPA dan Pasal 28D UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari perspektif asas praduga rechtmatige, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab BPN dalam melindungi hak warga negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi dokumen hukum, yurisprudensi, dan literatur terkait seperti Undang-Undang PTUN, PP No. 24/1997, dan putusan Mahkamah Agung. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sertifikat sebagai KTUN bersifat konkret, individual, dan final, sehingga asas praduga rechtmatige memberikan perlindungan sementara hingga adanya pembatalan melalui PTUN atau mediasi BPN berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21/2020, dengan BPN bertanggung jawab atas kelalaian melalui asas contrarius actus. Simpulan menyatakan bahwa asas ini efektif menjamin kepastian hukum sementara, namun memerlukan sinkronisasi regulasi dan kehati-hatian BPN untuk meminimalisir sengketa, sehingga hak kepemilikan tanah warga terlindungi secara berkelanjutan]]>
Copyrights © 2025
