Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Dhimas Anggana Syahreza Pratama
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Ditinjau Dari Asas Praduga Rechmatige Nadia Safira Syazwani; Oryza Villa Sativa; Dhimas Anggana Syahreza Pratama
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5359

Abstract

Permasalahan sertifikat tanah ganda sering muncul akibat kelemahan administrasi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pemegang hak yang beritikad baik, sebagaimana diatur dalam UUPA dan Pasal 28D UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari perspektif asas praduga rechtmatige, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab BPN dalam melindungi hak warga negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi dokumen hukum, yurisprudensi, dan literatur terkait seperti Undang-Undang PTUN, PP No. 24/1997, dan putusan Mahkamah Agung. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sertifikat sebagai KTUN bersifat konkret, individual, dan final, sehingga asas praduga rechtmatige memberikan perlindungan sementara hingga adanya pembatalan melalui PTUN atau mediasi BPN berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21/2020, dengan BPN bertanggung jawab atas kelalaian melalui asas contrarius actus. Simpulan menyatakan bahwa asas ini efektif menjamin kepastian hukum sementara, namun memerlukan sinkronisasi regulasi dan kehati-hatian BPN untuk meminimalisir sengketa, sehingga hak kepemilikan tanah warga terlindungi secara berkelanjutan
Benturan Kedaulatan Rakyat dan Realitas Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD di Indonesia Alfinza Ray putra; Kuswan Hadji; Candra Adi Prasetyo; Rafi Ahmad Zikri; Jordan Muhammad Al Mahdy; Dhimas Anggana Syahreza Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7701

Abstract

Revolusi sistem demokrasi lokal yang ada di Indonesia memunculkan perdebatan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, antara lain pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan melalui DPRD. Wacana tersebut membuat persoalan konstitusional yang terkait kata "dipilih secara demokratis" yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna yuridis dari "dipilih secara demokratis" yang sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 dan juga menganalisis Dampak hukum yang bisa terjadi terhadap pelaksanaan hak politik negara apabila mekanisme pemilihan kepala daerah dijalankan melalui DPRD. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekeatan kasus, juga didukung oleh studi kepustakaan (Library research) terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” tidak secara tegas mewajibkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui rakyat. Oleh sebab itu, baik melewati DPRD juga dapat dilihat memiliki dasar konstitusional selama tetap memperlihatkan prinsip demokrasi,akuntabilitas,dan representasi politik. Meski begitu, perubahan mekanisme pemilihian ini berpotensi mempengaruhi tingkat keikutsertaan para masyarakat serta hubungan pertanggungjawaban politik di antara kepala daerah dan warga negara. Dengan itu , setiap perubahan sistem pemilihan kepala daerah harus dipertimbangkan keseimbangannya antara efisensi pelaksanaan pemerintahan dan perlindungan bagi kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental negara demokrasi.
Co-Authors Alfinza Ray putra Candra Adi Prasetyo Jordan Muhammad Al Mahdy Kuswan Hadji Nadia Safira Syazwani Oryza Villa Sativa Rafi Ahmad Zikri