<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji distorsi kebijakan fiskal Indonesia yang semakin bergeser ke arah dominasi penerimaan pajak, namun tidak diimbangi oleh penguatan dukungan yang memadai bagi UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dalam perspektif hukum bisnis, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural antara beban kepatuhan pajak dan fasilitas pengembangan usaha, sehingga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi riil, melemahnya struktur daya saing, serta meningkatnya risiko stagnasi usaha kecil. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala over-tax orientation yang tidak sejalan dengan prinsip ease of doing business dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Dominasi pajak dalam struktur fiskal tanpa penguatan perlindungan, pembiayaan, dan insentif bagi UMKM menyebabkan distorsi iklim usaha secara makro. Hasil jurnal ini menyimpulkan bahwa pembenahan kerangka hukum fiskal harus dilakukan dengan menyeimbangkan regulasi perpajakan dan fasilitas penguatan UMKM melalui rekonstruksi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta reposisi pajak sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar alat penerimaan.]]>
Copyrights © 2025
