<![CDATA[Penelitian ini membahas sinergi antara hukum dan pendidikan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak di Indonesia. Pekerja kontrak merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang sering menghadapi permasalahan terkait status hukum, ketidakpastian kerja, serta keterbatasan dalam memperoleh hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya telah memberikan kerangka hukum, implementasi di lapangan kerap menunjukkan adanya celah yang melemahkan posisi pekerja kontrak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi hukum dan pendidikan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik ketenagakerjaan, serta diperkaya dengan kajian pendidikan yang menekankan pentingnya literasi hukum bagi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman pekerja mengenai hak-haknya, serta masih adanya praktik penyalahgunaan kontrak oleh pemberi kerja. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja kontrak, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun pelatihan berbasis keterampilan hukum dan ketenagakerjaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi hukum dan pendidikan merupakan strategi yang relevan untuk memperkuat perlindungan pekerja kontrak. Hukum memberikan kerangka normatif yang mengikat, sedangkan pendidikan membentuk kesadaran dan keberdayaan pekerja dalam menuntut hak-haknya. Dengan demikian, perpaduan keduanya diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja kontrak di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
