cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Utama Tanjung
Contact Email
indratjofficial@gmail.com
Phone
+62852 7710 9343
Journal Mail Official
isnusumut@gmail.com
Editorial Address
Jl. Durung Nomor 85, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia (20222)
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal CENDIKIA ISNU
Published by ISNU Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30639530     DOI : 10.70826
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Cendikia ISNU SU is a scholarly platform dedicated to advancing research and critical discussions in the field of law. The journal embraces a wide range of topics that reflect the dynamic development of legal studies, both in national and international contexts. The scope of the journal includes, but is not limited to, the following areas: Criminal Law, Civil Law, and Constitutional Law: Contemporary analysis, interpretation, and application of positive law in addressing challenges within the justice system. Islamic and Sharia Law: Studies on the principles, application, and adaptation of Islamic law in modern contexts, including Islamic banking, family law, inheritance, and related issues. Legal Integration: Exploration of the interaction and harmonization between secular law and Islamic law, particularly within pluralistic legal frameworks. Comparative Legal Studies: Cross-jurisdictional analysis of Islamic law and other legal systems to identify similarities, differences, and their implications for legal practice and policy-making. Case Studies and Legal Practices: In-depth examination of landmark and contemporary legal cases to highlight the practical implementation, enforcement, and interpretation of law in real-life situations. The journal welcomes contributions in the form of theoretical explorations, empirical research, and critical reviews of significant legal issues. By encouraging both disciplinary and interdisciplinary approaches, the journal seeks to promote innovative perspectives that enrich academic discourse, strengthen legal theory and practice, and contribute to the development of law as a foundation of justice and social order.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan) Zulkifli Ritonga
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i1.18

Abstract

Studi kasus ini membahas alternatif penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan melalui pendekatan non-litigasi, khususnya melalui mediasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah kasus pembatalan perkawinan di Indonesia yang sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan antara para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, yang menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam pembatalan perkawinan menawarkan beberapa keuntungan, termasuk penghematan biaya dan waktu, serta pemeliharaan hubungan yang lebih baik antara para pihak. Mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan yang bersifat win-win solution, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui jalur litigasi. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa mediasi dapat menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa pembatalan perkawinan, karena memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan damai, serta memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Oleh karena itu, promosi dan penguatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan perlu ditingkatkan dalam sistem hukum Indonesia.
Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi Siti Arifahsyam
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i1.19

Abstract

Penyelesaian sengketa harta bersama sering menjadi sumber konflik dalam perceraian, yang memerlukan pendekatan alternatif seperti mediasi untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, mengkaji sejumlah kasus sengketa harta bersama yang diselesaikan melalui mediasi di beberapa pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi mampu mengurangi ketegangan antara para pihak dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, dibandingkan dengan proses litigasi. Selain itu, mediasi menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mediasi merupakan alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama dalam konteks perceraian. Disarankan agar pengadilan agama lebih mempromosikan penggunaan mediasi dan memberikan pelatihan tambahan bagi mediator untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui cara ini. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif.
Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi) Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i1.20

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi alternatif penyelesaian sengketa terkait ganti rugi akibat wanprestasi dalam kontrak perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan fleksibel daripada litigasi di pengadilan, yang sering kali memakan waktu dan biaya tinggi serta dapat merusak hubungan antara para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, dan wawancara dengan praktisi hukum serta para pihak yang pernah terlibat dalam sengketa wanprestasi. Penelitian ini menyoroti penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian alternatif yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang lebih adil dan memuaskan secara timbal balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme alternatif dapat mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi biaya, dan mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Kesimpulan dari studi ini menyatakan bahwa mediasi dan arbitrase merupakan pilihan yang efektif dalam menyelesaikan sengketa ganti rugi akibat wanprestasi karena memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan hasil yang lebih sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu, disarankan agar mekanisme ini diadopsi lebih luas sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa kontrak perdata.
Partisipasi Digital Dan Keterlibatan Aktif Masyarakat Madani Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Ideal farhan farhan
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i1.26

Abstract

Partisipasi digital dan keterlibatan aktif masyarakat madani merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu yang ideal dan demokratis. Teknologi digital membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik melalui media sosial, platform digital, maupun aplikasi khusus yang dirancang untuk mengawasi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji regulasi dan kebijakan terkait partisipasi digital dalam pemilu, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep partisipasi digital dan peran masyarakat madani. Pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan praktik partisipasi digital dalam pemilu di berbagai negara, guna mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas strategi yang diterapkan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa partisipasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat madani, namun masih terdapat tantangan signifikan, seperti literasi digital yang rendah, risiko penyebaran informasi yang salah, dan keterbatasan akses teknologi. Regulasi yang jelas dan sistematis diperlukan untuk mendukung partisipasi digital secara efektif dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merusak integritas pemilu. Kesimpulannya, partisipasi digital adalah sarana penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang ideal, namun perlu diiringi dengan kebijakan yang mendukung dan edukasi publik yang memadai. Saran dari penelitian ini adalah memperkuat regulasi tentang penggunaan teknologi dalam pemilu, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mendorong inovasi platform digital yang aman dan transparan untuk partisipasi pemilu.
Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial Hari Sanjaya sanjaya
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i1.27

Abstract

Obesitas regulasi di tingkat Pusat maupun Daerah menimbulkan permasalahan dalam penataan perundang-undangan. Peraturan Menteri yang sangat beragam menyulitkan pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, pertama, bagaimana kedudukan dan materi muatan peraturan menteri dalam perspektif perundang-undangan dan sistem presidensial di Indonesia? Kedua, bagaimana upaya untuk menghindari obesitas pembentukan peraturan menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan? Terhadap dua permasalahan tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian ini menyimpulkan, pertama, peraturan menteri pada dasarnya tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hanya saja dapat dikeluarkan oleh menteri sepanjang ada kewenangan atau perintah dari undang-undang yang lebih tinggi untuk mengaturnya dan hanya berlaku ke dalam untuk kepentingan kelembagaan yang dipimpinnya. Namun, menteri/kementerian dalam sistem presidensial itu tidak bertanggung jawab kepada parlemen melainkan kepada Presiden, sehingga yang tepat menetapkan peraturan perundang-undangan itu mestinya adalah Presiden; kedua, untuk menghindari terjadinya obesitas pembentukan peraturan menteri, presiden cukup membentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden saja, dan tidak perlu melimpahkan kepada menteri untuk membentuk peraturan pelaksanaannya.
Analisis Penyelesaian Sengketa Dengan Langkah-Langkah Arbitrase BerlandaskanUndang-Undang N0. 30 Tahun 1999 Ahmad Muharrom; David Kurniawan; Dede Kurniawan; Mhd Anggi Hermawan; Reza Sahputra Panyalai; Soni Askar Sinaga
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i2.236

Abstract

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek penting dalam berbagai hubungan hukum, baik di bidang bisnis, kontrak, maupun hubungan pribadi. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberi kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase menawarkan berbagai keunggulan seperti proses yang cepat dan hemat biaya, hasil mengikat, sehingga semakin diminati sebagai alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi dipengadilan. Anilisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui arbitrase mulai dari pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Dengan memahami langkah-langkah ini, diharapkan para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengambil Keputusan yang lebih baik mengenai metode penyelesaian yang sesuai.
Keunggulan Penggunaan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Nadiabrpasaribu; Yuliastrikhorvicaharahap; Maisarinst; Putrimargantipsb; Tikaafrianti
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i2.237

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan dalam berbagai sektor, terutama di bidang komersial dan internasional. Artikel ini membahas keunggulan utama arbitrase dibandingkan dengan litigasi konvensional, meliputi fleksibilitas prosedural, kerahasiaan proses, kecepatan penyelesaian, serta biaya yang lebih terkendali. Selain itu, arbitrase menawarkan penunjukan arbiter yang memiliki keahlian khusus terkait dengan permasalahan yang disengketakan, yang meningkatkan akurasi dan relevansi putusan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, seperti terbatasnya hak banding dan variasi penerapan di berbagai yurisdiksi, arbitrase tetap menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa di kalangan bisnis dan kontrak internasional. Artikel ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi arbitrase dan bagaimana proses ini dapat dioptimalkan untuk kepentingan para pihak.
Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Sandra Ayu Wandira; Fauzan Habibi Lubis; Jakaria; Rabiatul Adawiyah Nasution; Nadzri Adlani Nasution
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i2.239

Abstract

Asas hukum berperan sebagai dasar yang fundamental dalam sistem hukum positif, memberikan arahan dan penilaian bagi norma-norma yang konkret. Meskipun asas hukum bersifat umum dan tidak merupakan norma hukum itu sendiri, ia mengandung nilai-nilai etis yang penting dalam penegakan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan sistem hukum normatif yangmana sumber-sumber penelitian diambil dari buku-buku dan jurnal yang ada sehingga mendapat kesatuan dan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, Proses konkritisasi asas hukum dilakukan melalui pembentukan peraturan dan generalisasi putusan hakim, yang menjadikan asas-asas tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik hukum. Salah satu contoh penting adalah asas kekuatan mengikat kontrak, yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mewajibkan pihak-pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Namun, pengaturan mengenai itikad baik dalam alternatif penyelesaian sengketa di UUAAPS masih kurang memadai dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pemahaman mendalam tentang asas hukum dan penerapannya sangat krusial untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Perlindungan Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Gunbaster Nickel Industry) Intan Delima; Nurenzy Turahmi; Ray Habib Bayhaqqi; Zeinadib; Bela Amelia; Kristin Pasaribu
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i2.241

Abstract

Allah sudah memberi perintah secara jelas bahwa pentingnya sikap adil kepada manusia dan larangan untuk berbuat zalim khususnya zalim kepada manusia selalu tenaga kerja yang dimana memiliki hak yang tidak boleh dilarang dan wajib diberikan berdasarkan persetujuan yang ada termasuk tentang perjanjian kerja baik di usaha kecil maupun perusahaan skala besar. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk membandingkan Perlindungan Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT Gunbaster Nickel Industry yang terjadi tahun 2023. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan instrument deduktif dan komparatif. Analisis deduktif ialah analisis dengan memaparkan data general untuk menyimpulkan dengan khusus. Sedangkan analisis komparatif adalah memaparkan krelasi dua fenomena dan pola pemikiran. Hasil penelitian membahas bahwa Proteksi hukum bermakna tersendiri bagi pekerja khususnya bagi pekerja tambang di PT GNI sebagai sarana regulasi yang diberikan negara untuk kepentingan khusus, misalnya dengan menetapkan kepentingan yang wajib dilindungi dalam suatu hak hukum. Pada ilmu hukum, hak disebut sebagai hukum subjektif sebab hak tersebut ialah dimensi aktif pada korelasi hukum yang diberikan oleh hkum objektif (norma, kaidah dan recht).
Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Terhadap Pekerja Kecelakaan Kerja Nabila Annisa Hasibuan; Senny Kristina Putri; Sari Mahyuni Sitorus; Maulana Hafidz Pratama; Nurul Fattah Pohan
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i2.242

Abstract

Mewujudkan perlindungan bagi pekerja dalam situasi kecelakaan kerja adalah untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Hukum Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi solusi yang bermanfaat guna menangani masalah kecelakaan kerja. Hak-hak para pekerja telah diatur sedemikian rupa dalam Hukum Ketenagakerjaan. Begitupun hal-hal mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana untuk meminimalisir terjadi nya kecelakaan kerja maka pemberi kerja atau pengusaha haruslah memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah permasalahan mengenai kecelakaan kerja telah memiliki regulasi yang baik dalam hukum di Indonesia, dan apakah hukum ketenagakerjaan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kecelakaaan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Hukum ketenagakerjaan sebagai instrumen pelindung telah menjadi solusi dalam permasalahan kecelakaan kerja. Hal tersebut terlihat dalam hukum ketenagakerjaan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan alat produksi, adanya fasilitas medis , alat tenaga darurat dan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. Diatur pula mengenai pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan diberi kompensasi dan ditanggung biaya pengobatannya, lalu sepanjang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja belum mampu untuk kembali bekerja, maka pemberi kerja atau pengusaha wajib membayarkan upah pekerja yang bersangkutan.

Page 1 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol 1. No 3 Des 2024 : JCISNU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU