Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

UPAYA PENINGKATAN POLA PIKIR ORANG TUA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN REMAJA DESA PEMATANG JOHAR DUSUN XV Icha Ariyana; Syecha Syecha; Amelia Hanifa; Fadilah Amelia Nasution; Zulpahmi Lubis
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 9 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i9.3233-3238

Abstract

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Labuhan Deli Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang adalah Desa Pematang Johar. Orang tua harus menempatkan prioritas tinggi pada pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan masih belum menjadi perhatian utama di masyarakat Pematang Johar karena orang tua di sana masih lebih memilih anak-anak mereka bekerja sebagai petani karena mentalitas mereka yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi sikap orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan remaja di Desa Pematang Johar Dusun XV. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan observasional kualitatif, yang melibatkan pengamatan dan pencatatan keadaan atau objek sasaran. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada jumlah hambatan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk ketersediaan guru dan sikap masyarakat. Selain itu, perlu melatih tenaga pendidik, melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial, dan menyelenggarakan program belajar untuk mengubah pola pikir lingkungan. 
Perspektif Hukum Islam terkait Larangan Menikah di Bulan Muharram bagi Masyarakat Jawa Desa Jati Mulyo Zulpahmi Lubis; Mili Sahira Saragih; Irma Damayanti; Rhohis Kurniawan; Aidil Zihad; Nusaindah Nurul Amin; Rizky Akbar Muhaimin
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 5 No 3 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v5i3.5126

Abstract

This research is a qualitative study which aims to find out the reasons for the prohibition on marriage in the month of Muharram for Javanese people and the views of Islamic law regarding this prohibition. The techniques used in this study are observation and interview techniques. The target population is the entire community of Jati Mulyo Village, Pegajahan District. However, there were only 2 subjects as the research sample. From the research results, it was found that the people in Jati Mulyo Village, Pegajahan District, Serdang Bedagai Regency still have great confidence in the customs that have been passed down from generation to generation regarding the prohibition of marriage in the month of Muharram. However, in the view of Islam there is no prohibition on getting married in that month. Precisely if we do the right and good worship in that month then we will get glory.
Hukum Mempelajari Ilmu Mantiq Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali Dicky Wahyudi; Zulpahmi Lubis
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1592

Abstract

Ilmu mantiq merupakan ilmu yang mempelajari tentang logika, ilmu mantiq pertama kali dipopulerkan oleh para filsuf yunani yakni Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kehadiran ilmu mantiq di dalam Islam membawa perbedaan di kalangan para ulama, yakni dalam hal mempelajarinya, Imam An-Nawawi adalah salah satu ulama yang mengharamkan mempelajari ilmu mantiq, sedangkan Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang memperbolehkan mempelajari ilmu mantiq bahkan menganggap mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali terkait dengan mempelajari ilmu mantiq, kemudian untuk mengetahui analisis perbedaan pendekatan dan sudut pandang yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali dalam mempelajari ilmu mantiq. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, data yang diambil melalui studi yang mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan tulisan-tulisan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Imam An-Nawawi melarang mempelajari ilmu mantiq karena menggagap ilmu mantiq merupakan inti dari filsafat, sedangkan Imam Al-Ghazali menganggap ilmu mantiq sebagai penghantar dari filsafat.
Sinergi Hukum Dan Pendidikan Dalam Perlindungan Pekerja Kontrak Di Indonesia Arifuddin Muda Harahap; Safinatul Hasanah Harahap; Zulpahmi Lubis
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i1.795

Abstract

Penelitian ini membahas sinergi antara hukum dan pendidikan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak di Indonesia. Pekerja kontrak merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang sering menghadapi permasalahan terkait status hukum, ketidakpastian kerja, serta keterbatasan dalam memperoleh hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya telah memberikan kerangka hukum, implementasi di lapangan kerap menunjukkan adanya celah yang melemahkan posisi pekerja kontrak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi hukum dan pendidikan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik ketenagakerjaan, serta diperkaya dengan kajian pendidikan yang menekankan pentingnya literasi hukum bagi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman pekerja mengenai hak-haknya, serta masih adanya praktik penyalahgunaan kontrak oleh pemberi kerja. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja kontrak, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun pelatihan berbasis keterampilan hukum dan ketenagakerjaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi hukum dan pendidikan merupakan strategi yang relevan untuk memperkuat perlindungan pekerja kontrak. Hukum memberikan kerangka normatif yang mengikat, sedangkan pendidikan membentuk kesadaran dan keberdayaan pekerja dalam menuntut hak-haknya. Dengan demikian, perpaduan keduanya diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja kontrak di Indonesia.
Synergy of Law and Education in Protecting Contract Workers in Indonesia Arifuddin Muda Harahap; Safinatul Hasanah Harahap; Zulpahmi Lubis
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i2.850

Abstract

This study examines the synergy between law and education in providing protection for contract workers in Indonesia. Contract workers are one group of workers who often face problems related to legal status, job insecurity, and limitations in obtaining normative rights as stipulated in labor regulations. Although Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and its derivative regulations have provided a legal framework, implementation in the field often shows gaps that weaken the position of contract workers. Therefore, an interdisciplinary approach is needed that integrates legal and educational dimensions to provide more comprehensive protection. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, through a review of labor laws, doctrines, and practices, and enriched with educational studies that emphasize the importance of legal literacy for workers. The results of the study indicate that legal protection for contract workers is not fully effective due to weak supervision, workers' low understanding of their rights, and the ongoing practice of contract abuse by employers. In this context, education plays a crucial role in increasing legal awareness among contract workers, through formal and informal education, as well as skills-based training in legal and employment law. The conclusion of this study confirms that the synergy between law and education is a relevant strategy for strengthening the protection of contract workers. The law provides a binding normative framework, while education fosters workers' awareness and empowerment in demanding their rights. Therefore, the combination of the two is expected to achieve social justice and improve the welfare of contract workers in Indonesia.
Philosophical, Social and Islamic Studies on the Criminal Acts of Theft and Corruption Zulpahmi Lubis
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Nine-Star_INS9MJ
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v1i3.516

Abstract

Theft and corruption are social problems that have existed since ancient times and continue to be serious challenges in various countries, including countries with Muslim majorities. From an Islamic perspective, these two acts are not only considered as violations of positive law, but also as major sins that damage the social and moral order of society. Islam provides clear guidance in overcoming theft and corruption, both from a legal and ethical perspective. Therefore, this study aims to examine how Islamic law regulates sanctions against theft and corruption and to find the right approach in eradicating them. This study uses a normative juridical method with a literature study approach that focuses on the analysis of sources of Islamic law, including the Qur'an, Hadith, fiqh books, and regulations in force in Muslim countries. The results of the study show that Islamic law has a firm mechanism in dealing with theft and corruption, with the main principle of upholding justice and the welfare of the people. In conclusion, Islamic law not only provides sanctions as a form of punishment, but also emphasizes preventive aspects through moral education and the formation of individuals with integrity. With a comprehensive understanding, Islam can be a solution to combating theft and corruption effectively and fairly.