<![CDATA[Permasalahan Pertanahan merupakan isu yang kerap muncul dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menilai sejauh mana model mediasi sebagai bentuk alternative resolution efektif digunakan dalam menangani perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi berbagai langkah yang ditempuh oleh lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses mediasi berlangsung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, kebijakan, serta prosedur mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerangka hukum serta mekanisme mediasi sengketa tanah, sekaligus menilai tingkat efektivitas implementasinya dalam praktik. "Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor", seperti minimnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi dan terbatasnya kemampuan mediator dalam mengelola konflik secara objektif dan konstruktif. Sebagai langkah perbaikan, Pengadilan Negeri Sidoarjo menerapkan dua strategi utama, yaitu: (1) memberikan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan para pihak berperkara mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta (2) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi mediator. Dengan demikian, keberhasilan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan mediator, pemahaman hukum para pihak, serta dukungan institusional dari pengadilan. Landasan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.]]>
Copyrights © 2025
