Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PADA PT GARAM PERSERO DI KABUPATEN PAMEKASAN Hilman Wahyudi; Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.496

Tangggung jawab sosial lingkungan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan komunitas luas.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh PT GARAM PERSERO berjalan sesuai dengan undang undang,tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk apa yang telah dilakukan oleh PT GARAM PERSERO. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang dan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi..Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT GARAM PERSERO melakukan sesuai perintah Pasal 74 UU No 40 Tahun 2009 Undang undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas ini dilakukan dengan beberapa tahap dan jenis,diantaranya dari segi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.

MENGGALI KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA PERJANJIAN STRATEGI BERFOKUS PADA MITIGASI RISIKO Dila Safitri; Sumriyah
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 1 No. 2 (2023): November
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v1i2.460

Ketidakpastian hukum dalam perjanjian merupakan tantangan yang dapat berdampak serius pada pelaku bisnis. Artikel ini menggambarkan strategi mitigasi risiko yang dapat diadopsi untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Pertama, pemahaman mendalam terhadap hukum yang berlaku adalah kunci utama. Pihak yang terlibat perlu secara cermat menganalisis regulasi dan kebijakan yang relevan untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi ketidakpastian. Selanjutnya, penyusunan perjanjian dengan bahasa yang jelas dan tegas juga dapat menjadi langkah efektif dalam mengurangi risiko hukum. Hal ini melibatkan definisi yang jelas terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan. Selain itu, pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mempertimbangkan penambahan klausa-klausa protektif yang merinci skenario ketidakpastian hukum dan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Pendekatan ini dapat membantu melindungi kepentingan dan hak-hak pihak terkait dalam menghadapi perubahan aturan atau interpretasi hukum yang tidak pasti. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko ini, pelaku bisnis dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian hukum dan menjaga kelangsungan perjanjian dengan lebih efektif.Top of Form

LEGAL REPRESENTASIONAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NILAI ASET EKSTRALEGAL PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA Jusmadi, Rhido; Sumriyah
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i2.18828

The presence of creative economy entrepreneurs in the tourism sector as one of the people's economic units has made a significant contribution to the economic development process in Indonesia, particularly in poverty eradication efforts. The simple assets traditionally owned by creative economy entrepreneurs in the tourism sector surprisingly hold considerable economic value potential. However, this significant potential is often overlooked due to its status as an extralegal asset, not recognized within the existing legal protection system. Consequently, the existing system does not acknowledge the legitimacy of these assets, rendering them lacking a strategic economic basis since they cannot be used as collateral to secure capital. Given this scenario, there is a need for an approach in the form of a legal representational model, serving as an alternative policy or regulation to transform the potential of extralegal assets owned by creative economy entrepreneurs in the tourism sector into productive capital. This transformation aims to add value to production capacity (capitalization of assets) and ensure protection within the prevailing formal legal system. The legal representational model can serve as a solution to enhance the potential of resources held by creative economy entrepreneurs in the tourism sector, contributing to the economic capacity of the region to achieve the well-being and prosperity of the local communities.

Optimalisasi Nilai-Nilai Religius Madura Melalui Kegiatan Penyusunan Naskah Sorban Para Kyai Syarifudin, Albitar; Setyawan, Arief; Sumriyah; Fauzi, Irsyad; Sari, Dian Inka; Rosidah, Devi Zumrotin; Afifah, Rohmatul; Julianto, Kevin Piyu Garet
Jurnal ETAM Vol. 5 No. 1 (2025): FEBRUARY
Publisher : Politeknik Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46964/etam.v5i1.1256

Potensi Religius wilayah pulau Madura menjadi daya tarik tersendiri untuk dikelola sebagai salah satu bentuk warisan lokal. Begitu banyaknya pondok pesantren dengan latar belakang kehasan masing-masing dengan para kyai yang memimpin adalah warisan yang sangat berharga bagi Masyarakat Madura. Namun, hal ini masih belum dioptimalisasi, sehingga potensi tersebut belum dapat dinikmati oleh masyrakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang ditulisnya artikel ini sebagai bentuk dokumentasi potensi kearifan religius yang diwujudkan dalam bentuk dokumentasi naskah tentang kisah kiyai dalam mendirikan ponok pesantren di wilayah Madura. Lokasi yang dijadikan objek pengabdian adalah Pondok Pesantren Al Hikam Kemayoran Bangkalan. Artikel ini dikembangkan dengan metode PAR (Partisipatory Rural Aprasial) dengan harapan bahwa melalui metode ini akan didapatkan data-data yang kontekstual untuk penyusunan naskah bertajuk” Sorban Para Kyai”. Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah naskah yang berisikan kisah sejarah sehuingga doharapakan akan mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Naskah dikemas dalam sebuah narasi cerita beralur, sehingga membaca naskah ini diharapkan mampu memberikan gambaran kontekstual tentang perjuangan para kyai dalam mendirikan sebuah pondok pesantren.

LEGAL REPRESENTASIONAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NILAI ASET EKSTRALEGAL PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA Jusmadi, Rhido; Sumriyah
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i2.18828

The presence of creative economy entrepreneurs in the tourism sector as one of the people's economic units has made a significant contribution to the economic development process in Indonesia, particularly in poverty eradication efforts. The simple assets traditionally owned by creative economy entrepreneurs in the tourism sector surprisingly hold considerable economic value potential. However, this significant potential is often overlooked due to its status as an extralegal asset, not recognized within the existing legal protection system. Consequently, the existing system does not acknowledge the legitimacy of these assets, rendering them lacking a strategic economic basis since they cannot be used as collateral to secure capital. Given this scenario, there is a need for an approach in the form of a legal representational model, serving as an alternative policy or regulation to transform the potential of extralegal assets owned by creative economy entrepreneurs in the tourism sector into productive capital. This transformation aims to add value to production capacity (capitalization of assets) and ensure protection within the prevailing formal legal system. The legal representational model can serve as a solution to enhance the potential of resources held by creative economy entrepreneurs in the tourism sector, contributing to the economic capacity of the region to achieve the well-being and prosperity of the local communities.

IMPLEMENTASI PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SURABAYA) Dedy Immanuel Turnip; Siti Sulaiha; Sumriyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2416

Penelitian ini membahas implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks proses pengangkatan anak di Indonesia. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan hukum dalam setiap tahapan pengangkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut diterapkan secara efektif oleh lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, pengadilan, dan instansi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelaksanaan pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan, dan ketidaksinergisan antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ketentuan hukum pengangkatan anak demi menjamin hak dan perlindungan anak secara optimal.

TINJAUAN HUKUM WARIS TERHADAP PENGALIHAN HAK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DIBIAYAI ASURANSI JIWA KEPADA AHLI WARIS DEBITUR Hani Puspita Sari; Dwi Irwana Mulyani; Sumriyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/abg9n163

Hukum waris dalam konteks pengalihan hak Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dibiayai asuransi jiwa memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada ahli waris debitur yang meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, pengalihan hak ini melibatkan berbagai aspek hukum seperti hukum waris perdata, hukum Islam, dan hukum adat, serta berinteraksi dengan hukum perjanjian kredit dan hukum asuransi. Penelitian menunjukkan bahwa setelah debitur meninggal dunia dan asuransi jiwa KPR telah aktif, kewajiban melunasi sisa kredit beralih kepada perusahaan asuransi, yang membebaskan ahli waris dari kewajiban pembayaran cicilan. Namun, tantangan administratif dan teknis seperti prosedur klaim asuransi yang rumit dan perpanjangan proses balik nama sertifikat seringkali menghambat hak ahli waris. Oleh karena itu, perlunya harmonisasi hukum waris, penyederhanaan prosedur administratif, serta edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban ahli waris sangat penting. Dengan adanya perlindungan melalui asuransi jiwa KPR, ahli waris tidak hanya terlindungi dari beban utang, tetapi juga mendapatkan jaminan kepemilikan rumah secara sah dan aman. Studi ini menjadi pijakan penting bagi pembuat kebijakan, lembaga perbankan, serta perusahaan asuransi untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi ahli waris debitur KPR.

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PROSEDUR BANDING SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM HUKUM ACARA PERDATA Reva Hazarina Karmila; Sumriyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zw9d1683

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara pengadilan secara elektronik (e-court) yang menunjukkan bahwa e-banding menawarkan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan bagi para pihak yang berperkara, mengurangi biaya tranportasi ke pengadilan, Tujuannya yaitu untuk mengetahui langkah-langkah prosedur yang dilakukan dalam pengadilan Dari permasalahan hukum sangat berpotensi menggunakan jalur e-Banding jika para pihak tidak puas dalam putusan tingkat pertama, namun proses unggah memori banding dan bukti elektronik dalam kasus hukum dengan dokumen fisik yang tebal menghadapi tantangan teknis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-court dalam prosedur banding memiliki landasan hukum yang kuat mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Mekanisme pengajuan banding elektronik mencakup pendaftaran akun, pengunggahan dokumen digital, pembayaran elektronik, dan tracking perkara. Namun kendala teknis berupa eror sistem, akun yang tidak dapat digunakan, dan ketidakstabilan server menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diperlukan perbaikan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi untuk mengoptimalkan implementasi e-banding dalam mewujudkan akses keadilan yang efektif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

EFEKTIVITAS MODEL MEDIASI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Togar Polmanto Winfernando Sirait; Sumriyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/fejhdr35

Permasalahan Pertanahan merupakan isu yang kerap muncul dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menilai sejauh mana model mediasi sebagai bentuk alternative resolution efektif digunakan dalam menangani perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi berbagai langkah yang ditempuh oleh lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses mediasi berlangsung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, kebijakan, serta prosedur mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerangka hukum serta mekanisme mediasi sengketa tanah, sekaligus menilai tingkat efektivitas implementasinya dalam praktik. "Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor", seperti minimnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi dan terbatasnya kemampuan mediator dalam mengelola konflik secara objektif dan konstruktif. Sebagai langkah perbaikan, Pengadilan Negeri Sidoarjo menerapkan dua strategi utama, yaitu: (1) memberikan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan para pihak berperkara mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta (2) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi mediator. Dengan demikian, keberhasilan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan mediator, pemahaman hukum para pihak, serta dukungan institusional dari pengadilan. Landasan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PENERAPAN MODEL MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO Togar Polmanto Winfernando Sirait; Sumriyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bqd8rp84

Sengketa pertanahan di Sidoarjo ditandai oleh tumpang tindih sertifikat, konflik waris, jual beli tanah di bawah tangan, serta sengketa antara pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Milik, yang mencerminkan lemahnya administrasi pertanahan. Penelitian ini mengkaji penerapan model mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif dan model kelembagaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah serta menilai efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi, baik melalui mediasi peradilan oleh hakim maupun mediasi administratif oleh Badan Pertanahan Nasional, memiliki peran strategis dalam menangani kompleksitas sengketa tanah di Sidoarjo. Mediasi memungkinkan klarifikasi status yuridis tanah, rekonsiliasi kepentingan para pihak, dan perumusan solusi yang lebih dapat dilaksanakan dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. Penguatan kesepakatan melalui akta perdamaian juga meningkatkan kepastian hukum dan daya ikat hasil mediasi. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif prosedural, tetapi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan restoratif dan penyelesaian sengketa pertanahan yang berkelanjutan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search