<![CDATA[This paper examines polygamy as a complex phenomenon at the intersection of religious morality and modern social morality. This study uses a library research approach, namely a data collection method through an in-depth review of various literature, theories, and thoughts relevant to the issue of polygamy, both from an Islamic and contemporary social perspective. In Islam, polygamy is normatively permitted as stated in Surah An-Nisa verse 3, but this permissibility is accompanied by very strict conditions of justice. In practice, this provision often gives rise to debate, especially when faced with issues of gender equality, women's human rights, and modern family dynamics. Through an analysis of the thoughts of Muhammad Syahrur, particularly the theory of hudud and the tartīl method, this paper emphasizes the importance of reinterpreting religious texts so that they are not separated from the ever-evolving social context. The results of this study indicate that Syahrur views the text of the Qur'an as having normative boundaries (hudud) that provide room for ijtihad in its application, so that the practice of polygamy cannot be separated from the principles of substantive justice and humanity. Thus, polygamy is not merely understood as normative legitimacy, but as a social practice whose impact and implications must be evaluated. In addition to the theological aspects, this paper also highlights the urgency of resolving family conflicts resulting from polygamy through a non-litigation mediation approach. This approach is considered more humane because it prioritizes dialogue, relational justice, and protection for vulnerable parties. The study's results indicate that polygamy is a multidimensional issue that requires an integrative approach based on justice, equality, and humanitarian values. Abstrak Tulisan ini mengkaji poligami sebagai fenomena kompleks yang berada di persimpangan antara moralitas agama dan moralitas sosial modern. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), yaitu metode pengumpulan data melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai literatur, teori, dan pemikiran yang relevan dengan isu poligami, baik dari perspektif keislaman maupun sosial kontemporer. Dalam Islam, poligami secara normatif diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 3, namun kebolehan tersebut disertai dengan syarat keadilan yang sangat ketat. Pada tataran praktik, ketentuan ini sering memunculkan perdebatan, khususnya ketika dihadapkan dengan isu kesetaraan gender, hak asasi perempuan, serta dinamika keluarga modern. Melalui analisis terhadap pemikiran Muhammad Syahrur, khususnya teori hudud dan metode tartīl, tulisan ini menegaskan pentingnya reinterpretasi teks keagamaan agar tidak terlepas dari konteks sosial yang terus berkembang. Hasil dari penelitian ini menujukkan, bahwa Syahrur memandang teks Al-Qur’an memiliki batas-batas normatif (hudud) yang memberi ruang ijtihad dalam penerapannya, sehingga praktik poligami tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan. Dengan demikian, poligami tidak semata dipahami sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang harus dievaluasi dampak dan implikasinya. Selain aspek teologis, tulisan ini juga menyoroti urgensi penyelesaian konflik keluarga akibat poligami melalui pendekatan mediasi non-litigasi. Pendekatan ini dinilai lebih humanis karena mengedepankan dialog, keadilan relasional, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami merupakan persoalan multidimensional yang menuntut pendekatan integratif berbasis keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan.]]>
Copyrights © 2025
