<![CDATA[Penelitian ini menganalisis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia dari perspektif filosofis, dengan tujuan memahami dimensi etis dan epistemologis di balik transformasi digital pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui kajian pustaka terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan literatur mengenai digital governance dan e-gverment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPBE menandai pergeseran rasionalitas administratif menuju sistem yang digerakkan oleh big data dan algoritma, dengan orientasi utama pada efisiensi dan integrasi birokrasi. Pergeseran ini menimbulkan persoalanyaitu terancamnya kepercayaan publik akibat sulitnya lembaga negara menjelaskan proses pengambilan keputusan digital kepada masyarakat. Dari sudut pandang filosofis, SPBE menuntut keseimbangan antara kontrol negara dan kebebasan individu, serta menekankan pentingnya legitimasi yang bersumber dari keandalan sistem dan integritas data. Dengan demikian, keberhasilan SPBE tidak semata-mata diukur dari kecepatan dan efisiensi layanan, tetapi juga dari kemampuannya menegakkan prinsip keadilan, etika, dan nilai kemanusiaan dalam tata kelola digital. Implementasi SPBE ke depan perlu berlandaskan kesadaran humanistik dan moral agar teknologi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan manusia, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan.]]>
Copyrights © 2025
