<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak selalu terakomodasi secara memadai dalam hukum pidana positif. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum khususnya terkait metode penafsiran delik pidana. Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah kecenderungan penggunaan Argumentum per Analogiam baik secara eksplisit maupun terselubung dalam menafsirkan norma pidana konvensional untuk menjangkau kejahatan digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi teoretis Argumentum per Analogiam dalam hukum pidana serta menganalisis relevansi dan problematikanya dalam penafsiran tindak pidana di era teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa Argumentum per Analogiam secara prinsipil dilarang dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi menciptakan norma pidana baru di luar kewenangan legislator. Praktik penafsiran luas dalam perkara kejahatan digital kerap mendekati analogi terselubung yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Oleh karena itu penanganan kejahatan digital seharusnya ditempuh melalui pembaruan legislasi pidana yang adaptif bukan melalui perluasan penafsiran yudisial yang berisiko melanggar prinsip negara hukum.]]>
Copyrights © 2025
