Reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance merupakan agenda penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu aspek strategis yang mendukung agenda tersebut adalah pengelolaan aset publik melalui kebijakan klasifikasi dan inventarisasi aset yang sistematis dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran implementasi kebijakan klasifikasi dan inventarisasi aset dalam mendukung reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan publikasi akademik yang relevan dengan pengelolaan aset publik, reformasi birokrasi, serta tata kelola pemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan klasifikasi dan inventarisasi aset yang terstruktur mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data aset, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi digital berkontribusi terhadap penguatan pengambilan keputusan berbasis data dan efektivitas kinerja birokrasi. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi yang belum optimal, serta sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan sistem teknologi informasi, serta perbaikan koordinasi dan regulasi agar kebijakan klasifikasi dan inventarisasi aset dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung reformasi birokrasi dan terwujudnya good governance.
Copyrights © 2026