<![CDATA[Diskresi administratif merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam merespons kekosongan hukum dan dinamika kebutuhan publik yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi kerap menimbulkan problematika hukum dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika diskresi administratif dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah di Sumatera Utara, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif–empiris dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum administrasi, serta data empiris berupa wawancara dan studi dokumen kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi administratif di tingkat daerah masih cenderung bersifat defensif akibat dominasi pendekatan legalistik, keterbatasan kapasitas institusional, dan pola pengawasan yang represif. Kondisi tersebut menyebabkan diskresi belum berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan inovatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika diskresi administratif tidak hanya bersumber dari kelemahan normatif, tetapi juga dari aspek institusional dan budaya birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reposisi diskresi administratif dalam kerangka good administrative governance melalui penguatan kapasitas aparatur, pengembangan standar rasionalitas kebijakan, dan pendekatan pengawasan yang proporsional.]]>
Copyrights © 2026
