<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif fragmentasi kewenangan dan dampaknya terhadap administrasi pemerintahan daerah di Kota Batam melalui pendekatan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah kajian literatur naratif dengan pendekatan sistematis terbatas, melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema desentralisasi, tata kelola pemerintahan daerah, dan fragmentasi kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan berdampak signifikan terhadap rendahnya efektivitas koordinasi kelembagaan, menurunnya kapasitas implementasi kebijakan, melemahnya akuntabilitas publik, serta penurunan kualitas pelayanan publik. Kajian ini menegaskan bahwa fragmentasi kewenangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan persoalan tata kelola yang berkaitan erat dengan desain kelembagaan pemerintahan daerah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan studi administrasi pemerintahan daerah serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih terintegrasi dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas kewenangan di tingkat lokal.]]>
Copyrights © 2026
