<![CDATA[Tindak pidana perjudian merupakan permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat di Kabupaten Pemalang. Meskipun telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, praktik perjudian masih terus berkembang, termasuk dalam bentuk perjudian daring. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera dan menekan angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan pengaturan hukum tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penegakan hukumnya di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung pendekatan yuridis empiris terbatas melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan relatif optimal, namun masih menghadapi kendala teknologi dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan preventif.]]>
Copyrights © 2026
