<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa konstitusi hijau (green constitution) dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, karena permasalahannya saat ini konstitusi hijau masih terjebak dalam perspektif antropocentrisme sehingga sulit untuk diimplementasikan, di mana manusia dianggap sebagai pusat alam semesta. Hal ini dapat mengabaikan kepentingan non-manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Saat ini Implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia masih dalam tahap awal dan membutuhkan komitmen serta upaya dari berbagai pihak dengan menekankan pada hubungan antara warga negara, negara, dan lingkungan dalam bentuk tanggung jawab bersama. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual (Conteptual approach) dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (Statute approach). Hasil penelitian ini didapati bahwa Konstitusi Hijau, sebagai dasar yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum dasar suatu negara, memiliki potensi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, semua kegiatan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dengan menciptakan keadilan ekologi, yang dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum dan kebijakan untuk mengatasi ketidakadilan. Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan keadilan ekologi sudah seharusnya dimasukkan kedalam konstitusi negara Indonesia, hal ini dilakukan untuk memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Artinya amandemen UUD 1945 perlu dilakukan dengan memberikan hak kepada lingkungan hidup secara utuh dan terjaga.]]>
Copyrights © 2024
