Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum : Posisi RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia

Zydane Maheswara Prasetyo
Indah Putri Malinda
Chornilia Silvi P.J
Louisa Aulia Azzahra
Sandrina Rahma N
Kuswan Hadji

Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Vol. 1 No. 12 (2025): Menulis - Desember

Pemulihan aset pada tindak pidana semakin menjadi perhatian yang penting dalam sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia. Fragmentasi pengaturan dalam berbagai aturan sektoral seperti KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU menimbulkan ketidaksinkronan konseptual, prosedural, dan kelembagaan yang berdampak langsung pada efektivitas penyitaan dan perampasan aset. Setiap undang-undang mengatur definisi aset, mekanisme pembuktian, serta kewenangan aparat secara berbeda, sehingga proses pemulihan aset sering terhambat dan negara kehilangan peluang untuk merampas hasil kejahatan secara optimal. Ketergantungan pada putusan pidana dalam rezim hukum yang berlaku juga menyebabkan Indonesia tidak mampu menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) yang sangat dibutuhkan dalam kasus pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika pembuktian pidana tidak dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perbedaan norma pada aturan sektoral dan mengkaji posisi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai kerangka hukum nasional yang bersifat komprehensif dan terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki peran strategis sebagai payung hukum yang memperbaiki kelemahan aturan sektoral, menghadirkan standar pembuktian yang seragam, menyediakan hukum acara khusus perampasan aset, serta memungkinkan penerapan mekanisme perampasan berbasis putusan maupun tanpa putusan. RUU ini juga memperkuat tata kelola pemulihan aset melalui koordinasi antar lembaga serta selaras dengan standar internasional seperti UNCAC. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepastian dalam hukum, efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi, dan mengembalikan kerugian negara maupun masyarakat. Penyelarasan regulasi melalui RUU ini tidak hanya memperkuat integritas sistem hukum nasional, tetapi juga memperkokoh upaya negara dalam memutus aliran ekonomi kejahatan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.