Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan elemen vital bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun implementasinya sering kali diwarnai oleh sengketa pengadaan tanah yang mengungkap masalah mendalam dalam etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Jurnal ini membahas bahwa konflik pengadaan tanah bukanlah sekadar perselisihan legalistik mengenai nilai kompensasi, melainkan gejala dari kegagalan sistemik yang mencakup asimetri kekuasaan, mekanisme perlindungan pemangku kepentingan yang tidak memadai, serta celah tata kelola yang membuka ruang bagi potensi konflik kepentingan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya analisis studi kasus, jurnal ini menganalogikan posisi pemilik tanah dengan konsumen dalam perjanjian baku dan pemegang saham minoritas untuk menyoroti kerentanan mereka. Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, meskipun dirancang untuk memastikan keadilan, dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai instrumen tekanan kekuasaan. Sebagai kesimpulan, jurnal ini mengusulkan sebuah model baru pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan sehat secara etis.
Copyrights © 2025