<![CDATA[Berangkat dari tingginya kompleksitas dan persistensi masalah stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat, penelitian ini menegaskan urgensi analisis kritis terhadap tata kelola kesehatan digital yang selama ini cenderung dipahami secara teknokratis dan administratif. Digitalisasi kesehatan diposisikan bukan sekadar sebagai instrumen pencatatan data, melainkan sebagai arena relasi kuasa, produksi pengetahuan, dan pembentukan resiliensi sosio-teknologis dalam mitigasi stunting. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana resiliensi tersebut dibangun, dinegosiasikan, dan dibatasi oleh fragmentasi kebijakan, interoperabilitas data yang lemah, serta ketimpangan kapasitas aktor di tingkat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus kritis, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kebijakan serta sistem digital kesehatan seperti e-PPGBM, SIGIZI, dan dashboard stunting di NTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital kesehatan berkembang pesat, lemahnya interoperabilitas semantik dan koordinasi lintas sektor menyebabkan data terfragmentasi dan gagal berfungsi sebagai basis kebijakan berbasis bukti. Resiliensi digital yang terbentuk bersifat rapuh karena bergantung pada improvisasi tenaga kesehatan dan kader posyandu, sekaligus memproduksi eksklusi digital terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa pergeseran menuju resiliensi transformatif melalui harmonisasi kebijakan, federasi data yang adil, dan penguatan peran aktor lokal, digitalisasi kesehatan berisiko menjadi simbol modernisasi semu tanpa dampak signifikan dalam memutus siklus stunting lintas generasi.]]>
Copyrights © 2026
