<![CDATA[Permasalahan akses keadilan bagi kelompok rentan di Kota Banjarmasin disebabkan oleh peraturan bantuan hukum yang belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu dilakukan perbaikan Peraturan Daerah yang lebih spesifik, teknis serta implementasi peraturan ini dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan konteks lokal. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan peraturan daerah harus diiringi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai payung hukum utama, serta pentingnya sosialisasi bantuan hukum dan pengenalan istilah "kelompok rentan" kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak mereka. Dengan demikian, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menyediakan layanan hukum gratis yang lebih responsif dan berbasis teknologi serta kearifan lokal bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan cara menginterpretasi bahan hukum dan memberikan kritik terhadapnya.]]>
Copyrights © 2025
