Garuda - Garba Rujukan Digital

Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Zulaeha, Mulyani
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Permasalahan kabut asap akibat terbakarnya hutan dan lahan di Indonesiamerupakan kejadian berulang setiap tahun. Dampak kabut asap tidak saja dialamioleh masyarakat sekitar, namun juga berdampak ke wilayah lain di Indonesiabahkan menjadi kado tahunan bagi beberapa negara tetangga Indonesia. Kerugianyang diderita tidak saja bersifat materiil bahkan sampai merenggut nyawa.Dengan metode yuridis normatif, dapat dijelaskan persoalan kabut asap yangmengakibatkan warga negara tidak mendapatkan haknya atas lingkungan udarayang baik dan sehat dapat di jadikan sebagai dasar mengajukan gugatan citizenlawsuit. Gugatan dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatukebijakan yang bersifat umum agar kelalaian atau kegagalan dalam pemenuhanhak warga negara tersebut di masa mendatang tidak terjadi lagi. Potensi mengatasikabut asap melalui mekanisme citizen lawsuit yaitu pemerintah akan mengeluarkansuatu aturan yang lebih tegas agar kejadian kabut asap tidak lagi terulang.

Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Mulyani Zulaeha
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.35

Permasalahan kabut asap akibat terbakarnya hutan dan lahan di Indonesiamerupakan kejadian berulang setiap tahun. Dampak kabut asap tidak saja dialamioleh masyarakat sekitar, namun juga berdampak ke wilayah lain di Indonesiabahkan menjadi kado tahunan bagi beberapa negara tetangga Indonesia. Kerugianyang diderita tidak saja bersifat materiil bahkan sampai merenggut nyawa.Dengan metode yuridis normatif, dapat dijelaskan persoalan kabut asap yangmengakibatkan warga negara tidak mendapatkan haknya atas lingkungan udarayang baik dan sehat dapat di jadikan sebagai dasar mengajukan gugatan citizenlawsuit. Gugatan dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatukebijakan yang bersifat umum agar kelalaian atau kegagalan dalam pemenuhanhak warga negara tersebut di masa mendatang tidak terjadi lagi. Potensi mengatasikabut asap melalui mekanisme citizen lawsuit yaitu pemerintah akan mengeluarkansuatu aturan yang lebih tegas agar kejadian kabut asap tidak lagi terulang.

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ATAS PANGAN STUDI DI KABUPATEN BANJAR Noor Hafidah; Mulyani Zulaeha; Lies Ariyani
Badamai Law Journal Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i1.4064

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk tentu di sisi lain memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan. Dengann terjadinya perubahan rona lingkungan apalagi sampai terjadi alih fungsi lahan pertanian maka hal ini merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Apalagi disadari bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan hak untuk memperoleh pangan tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

EKSEKUSI KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA KERJASAMA TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Irsa Setiawan Husaini; Mulyani Zulaeha; Rahmida Erliyani
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16039

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan pada saat ini. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong lebih mudah dibandingkan menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum persidangan. Keberhasilan mediasi diatur dalam surat kesepakatan yang di sahkan oleh pejabat yang berwenang (notaris). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama kekuatan eksekutorial akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama dan kedua, perspektif kepastian hukum eksekusi akta notaris tentang kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa kerjasama kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan menganalis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif yang nantinya dirumusakan kedalam suatu konstruksi hukum yang mana sifat dalam penelitian ini adalah perskriptif.

KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA DARING DALAM CYBER-NOTARY Limantara, Nagawati; Barkatullah, Abdul Halim; Zulaeha, Mulyani
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1117

Progress in the digital era has made technological advances increasingly sophisticated and rapid so that the use of various digital media is very necessary for society. The shift in activities that were previously carried out conventionally is slowly shifting to online or better known as "online", such as the use of applications zoom as an application for face to face. Activities in the notarial world are also experiencing the impact of changes in this era, which are known as cyber notary. The preparation of the parties' deeds which was previously carried out conventionally has shifted to using online methods as well, thus raising a question about the validity of the identities of the presenters who appear online before the Notary in the process of making authentic deeds in cyber notary. There is a need for synchronous arrangements regarding the conditions for making authentic deeds of the parties which are carried out online. This research is legal research nature perspective, using a statue approach and conceptual approach.

Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Jaya, Jamie Armadi; Zulaeha, Mulyani; Suprapto, Suprapto
Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Dalam dunia kenotariatan dikenal dengan konsep Cyber Notary, konsep ini telah direalisasikan dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, didalam ketentuan pasalnya bahwa notaris dimungkinkan adanya ketentuan sertifikasi transaksi elektronik, akan tetapi belum banyak pengaturan hukum yang membahas mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini. Dan bagaimanakah kepastian hukum dari ketentuan sertifikasi elektronik ini. Permasalahan adalah : Bagaimana Regulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik?, Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik?. Metode peneitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam peneitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Konflik Norma. Sifat Penelitian bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approach). Bahan Hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Prosedur Memperoleh Bahan Hukum teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Pengolahan Bahan Hukum Dan Analisis Bahan Hukum, bahan hukum yang telah diperoleh dalam studi kepustakaan itu kemudian diolah dengan cara melakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian : 1)Regulasi pengaturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini terdapat didalam Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan terdapat juga didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2) Kepastian hukum dari ketentuan sertifikasi transaksi elektronik ini adalah hanya sebagai legalisasi transaksi yang bersidat elektronik. 3) notaris bertanggung jawab penuh terhadap isi dalam sertifikasi transaksi elektronik, apabila ada pemalsuan data maka notaris wajib dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM Zulaeha, Mulyani; Ariyani, Lies; Nurrosyifa Azzahra, Nabilla; Halim Sapoetra, Rahmat
Banua Law Review Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The state guarantees the constitutional rights of every person to obtain recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights. The state's obligation to protect its citizens is based on the principles of Human Rights (HAM), one of which is fulfilling the right to legal assistance. Law 16 of 2011 concerning Legal Aid regulates the provision of legal aid by free legal aid providers for poor people throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Paralegal as a party who assists the Legal Aid Provider in implementing the provision of legal aid based on a letter of assignment, is supervised and evaluated by the Legal Aid Provider. The role of Paralegals in providing legal aid to the community is within the scope of non-litigation or out-of-court settlements limited to assisting Legal Aid Providers in providing legal aid to poor communities.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Pangan melalui Percepatan Pengembangan Pangan Berbasis Lokal Zulaeha, Mulyani; Ariany, Lies; Mustika, Cindyva Thalia; Fahlani, Soffyan Angga; Ghinaa, Ghinaa; Al-Akbar, Muhammad Bilal; Hasbie, Hazairin
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.21619

Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal dengan membuat kebijakan atau dokumen turunan yang dimasukkan ke dalam kebijakan daerah yang berlaku untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi, dengan mendasarkan pada “Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perpres No. 81 Tahun 2024 yang menetapkan tujuan berikut untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local”.Demi tercapainya diversifikasi keanegaragaman pangan berbasi lokal yang akan justru meningkatkan kedulatan pangan, permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan Melalui Sumber Pangan Lokal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.

MEDIATION IN COMMERCIAL COURT AS EQUAL PROTECTION BETWEEN DEBTORS AND CREDITORS Zulaeha, Mulyani
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v2i2.36

Mediation as a way of dispute resolution through negotiation process toachieve agreement of the parties assisted by mediator. It is considered as a form ofdispute resolution that can meet the parties’ wishes, reducing the time and cost. It wantsa dispute was resolved through the peace of the parties as outlined in the agreement.Moving from the weakness of peace as contained in Act No. 37/2004, then themediation empowerment in the Commercial Court as a breakthrough and steps takento create an equal protection between debtors and creditors (especially prospectivedebtors). The empowerment of mediation in the Commercial Court is in line withthe policy direction and strategy of legal development contained in PresidentialRegulation No. 2/2015, especially civil law enforcement, namely the resolution ofcivil cases is performed by encouraging the optimization of mediation process in courtand simplification of civil procedure is expected to encourage the efficiency of civilresolution and give positive contribution to the improvement of national economy.

MODEL SOLVABLE TEST PADA PEMBUKTIAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA SEBAGAI BENTUK KEADILAN BAGI DEBITORPERUSAHAAN Mulyani Zulaeha
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i2.63

Sistem pembuktian dalam kepailitan menerapkan prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pembuktian sederhana tidak memperhatikan aspek kemampuan membayar debitor, sehingga apabila syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi debitor harus dinyatakan pailit. Pembuktian sederhana disatu sisi menerapkan aspek kepastian hukum namun disisi lain mengabaikan aspek keadilan karena debitor yang masih mempunyai kemampuan membayar juga akan dipailitkan.Tujuan penelitian ini adalah menemukan model pembuktian dalam kepailitan yang memberikan keadilan terhadap debitor perusahaan yang mempunyai kemampuan membayar. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa model pembuktian yang dapat memberikan keadilan bagi debitor perusahaan adalah dengan menambahkan model solvable test dalam pembuktian di Pengadilan Niaga, yaitu sistem pembuktian terhadap aspek kemampuan debitor dalam membayar utang, disamping pembuktian terhadap syarat subtantif yaitu kreditor lebih dari satu dan adanya utang yang belum lunas telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search