Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Historiografi Islam dan Peran Pendekatan Historis dalam Studi Islam Multidisipliner Basyar, Muhammad Khoirul; Hutasuhut, Riki; Aulia, Ruli; Siregar, Muhammad Yoga; Dasopang, Nursania
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5067

Abstract

Studi Islam tidak dapat dipahami secara komprehensif apabila hanya bertumpu pada pendekatan normatif-tekstual, karena Islam juga berkembang sebagai fenomena historis dan sosial dalam kehidupan umat manusia. Ajaran Islam tidak hanya hadir dalam bentuk teks-teks normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik keagamaan, dinamika pemikiran, serta perkembangan peradaban yang dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Oleh karena itu, pendekatan historis menjadi bagian penting dalam studi Islam, khususnya untuk memahami proses pembentukan dan transformasi pemikiran serta praktik keislaman sepanjang sejarah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji historiografi Islam dalam perspektif studi Islam, dengan menelusuri perkembangan historiografi Islam dari periode awal hingga kontemporer serta perannya dalam menjembatani Islam normatif dan Islam historis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui analisis terhadap berbagai literatur yang relevan, meliputi buku-buku klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, serta karya-karya akademik yang membahas historiografi Islam dan pendekatan historis dalam studi Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai karakteristik, perkembangan, serta kontribusi historiografi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa historiografi Islam berkembang secara dinamis dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, serta tradisi keilmuan Islam, khususnya ilmu hadis sebagai fondasi metodologis awal penulisan sejarah Islam. Pendekatan historis dalam historiografi Islam memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman Islam yang kontekstual dan komprehensif. Dengan demikian, historiografi Islam memiliki peran strategis dalam pengembangan studi Islam yang bersifat multidisipliner serta dalam memperkuat kesadaran historis umat Islam terhadap dinamika ajaran dan peradaban Islam.
Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Harga di Indonesia  Persepktif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Siregar, Muhammad Yoga; Batubara, Sarmiana
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Price-related issues are a central concern in economics because they directly affect public welfare and social stability. In reality, market mechanisms do not always succeed in creating fair prices due to distortions such as monopolies, hoarding, and asymmetric information. These conditions necessitate government intervention as a regulator and controller to prevent prices from being formed in ways that harm society, especially low-income groups. This article aims to analyze the role of government in maintaining price justice in Indonesia by using Ibn Taymiyyah’s Islamic economic perspective as a normative and conceptual framework. This study applies a qualitative approach with a descriptive-analytical method through library research. Data were collected from Ibn Taymiyyah’s works, such as Majmū‘ al-Fatāwā and al-Ḥisbah fī al-Islām, and supported by leading national and international journals related to price policy and modern Islamic economics, particularly in the Indonesian context. The data were analyzed using content analysis techniques involving reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Ibn Taymiyyah viewed prices as the natural result of the interaction between supply and demand; therefore, the government should not impose price regulations in normal market conditions. However, when market distortions occur due to unfair practices, the government has the shar‘i right to intervene to maintain justice and public welfare. In the Indonesian context, price control policies—such as setting maximum retail prices, subsidies, and market operations—can be understood as forms of government intervention aligned with Ibn Taymiyyah’s thought, provided they are accompanied by strict and proportional supervision. This research contributes to reinforcing the relevance of classical Islamic economic thought as an ethical and normative basis for formulating fair and sustainable price policies in Indonesia.     Permasalahan harga merupakan isu inti dalam ekonomi karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kestabilan sosial. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar tidak selalu berhasil menciptakan harga yang adil karena ada distorsi seperti monopoli, penimbunan, dan informasi yang tidak seimbang. Situasi ini menuntut intervensi dari pihak pemerintah sebagai pengawas dan pengendali agar harga tidak terbentuk dengan cara yang merugikan masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pemerintah dalam menjaga keadilan harga di Indonesia dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah sebagai kerangka normatif dan konseptual. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari karya-karya Ibnu Taimiyah, seperti Majmū‘ al-Fatāwā dan al-Ḥisbah fī al-Islām, dan juga didukung oleh jurnal-jurnal nasional dan internasional terkemuka yang berhubungan dengan kebijakan harga serta ekonomi Islam modern, khususnya di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi yang melibatkan langkah-langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah melihat harga sebagai hasil interaksi alami antara permintaan dan penawaran, sehingga pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara paksa dalam kondisi pasar yang normal. Namun, jika ada distorsi pasar karena praktik yang tidak adil, pemerintah memiliki hak syar'i untuk melakukan intervensi demi menjaga keadilan dan kesejahteraan umum. Dalam kasus Indonesia, kebijakan pengendalian harga seperti penetapan harga eceran tertinggi, subsidi, dan operasi pasar bisa dipahami sebagai bentuk pelaksanaan peran pemerintah yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, asalkan disertai dengan pengawasan yang ketat dan proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai dasar etis dan normatif untuk merumuskan kebijakan harga yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Perlindungan Hak Konsumen dalam Bisnis Syariah Melalui Mekanisme Jaminan dan Garansi (Studi Fikih Muamalah) Siregar, Muhammad Yoga; Rasyid, Arbanur
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of contemporary sharia-based business and financial institutions has increased the need for a legal and ethical protection system that ensures justice, certainty, and security for all parties involved in transactions, particularly consumers. In practice, problems such as default, product defects, information asymmetry, and imbalance of bargaining power often lead to consumer losses. In Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), such protection is provided through guarantee and warranty mechanisms, namely kafālah as personal guarantee, rahn as collateral guarantee, and khiyar ‘aib as the consumer’s right to return or cancel a contract due to hidden defects. Based on this framework, this study analyzes consumer protection in sharia business through guarantee and warranty mechanisms from the perspective of fiqh muamalah. This research employs a qualitative approach with a library research method, utilizing primary sources such as the Qur’an, Hadith, classical fiqh literature, DSN-MUI fatwas, as well as contemporary academic journals and books. Data are analyzed using descriptive-analytical methods to examine the legal foundations, contractual characteristics, and their relevance to current sharia business practices. The findings indicate that kafalah, rahn, and khiyar ‘aib constitute an integrated system of consumer protection that is in line with the objectives of maqasid al-shari‘ah, particularly in safeguarding property (ḥifẓ al-mal) and ensuring justice in commercial transactions.   Perkembangan bisnis dan lembaga keuangan syariah yang semakin rumit memerlukan adanya sistem perlindungan yang dapat memastikan kepastian hukum, keadilan, serta keamanan untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi, terutama bagi konsumen. Dalam praktik transaksi, terdapat risiko terjadinya wanprestasi, produk cacat, ketidakadilan informasi, dan ketidakseimbangan posisi tawar yang seringkali menyebabkan kerugian. Dalam fikih muamalah, perlindungan terhadap situasi ini telah dirancang melalui berbagai instrumen jaminan dan garansi, seperti kafalah sebagai jaminan pribadi, rahn sebagai jaminan atas barang, serta khiyar ‘aib yang memberikan hak kepada konsumen terkait barang yang rusak.  Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak konsumen dalam bisnis syariah dengan menggunakan mekanisme jaminan dan garansi dari sudut pandang fikih muamalah. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, kitab fikih, fatwa dari DSN-MUI, dan literatur ilmiah terbaru. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk meneliti dasar hukum, karakteristik akad, dan keterkaitannya dengan praktik bisnis syariah masa kini. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa konsep kafalah, rahn, dan khiyar ‘aib memiliki peran penting dalam menyediakan perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip maqaṣid al-syari‘ah, terutama dalam menjaga harta (ḥifẓ al-mal) dan menegakkan keadilan dalam transaksi.