GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari

PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MEMBANGUN DISIPLIN KERJA UNTUK MENJAGA PRODUKTIVITAS ANGGOTA KPU PROVINSI BALI

Maharani, Ni Putu Riza (Unknown)
Sucitawathi Pinatih , I Gusti Ayu Agung Dewi (Unknown)
Srikandi, Melati Budi (Unknown)
Joniarta, I Wayan (Unknown)



Article Info

Publish Date
03 Jan 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi organisasi dalam membangun disiplin kerja untuk menjaga produktivitas pegawai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memerlukan koordinasi kerja yang efektif dan kepatuhan terhadap prosedur untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan tepat waktu dan akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kedisiplinan dan produktivitas pegawai. Penerapan pola jaringan komunikasi formal pola roda, pola Y, pola melingkar, pola rantai, dan pola Bintang dilaksanakan secara situasional dan saling melengkapi untuk memperkuat koordinasi internal. Pola roda dan rantai efektif menjaga kepatuhan prosedural, pola Y mendukung supervisi, pola melingkar meningkatkan partisipasi dan evaluasi, sedangkan pola bintang mempercepat pengambilan keputusan pada situasi krisis operasional. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu dipengaruhi oleh kemampuan organisasi mengelola komunikasi secara adaptif dan terstruktur.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

description

Publisher

Subject

Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. ...