<![CDATA[Abstract: PT PLN (Persero) (PLN) as a company engaged in electricity services has a core business in the field of Generation, Transmission and Distribution and other supporting services in the electricity sector. One of PLN's core businesses is in the field of Generation, where at the beginning of its management it was directly managed by PLN. The research method used in this writing is the type of normative legal research. This research is descriptive analytical, statute approach, conceptual approach and case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials with library research data collection techniques supported by field research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The position of PT PLN Indonesia Power as a sub-holding of PT PLN (Persero) is reviewed based on the State-Owned Enterprises Law and the Limited Liability Company Law, Bankruptcy of PT PLN Indonesia Power as a sub-holding Business Entity of PT PLN (Persero) based on the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law and the Status of assets owned by PT PLN (Persero) controlled by PT PLN Indonesia Power in the event of bankruptcy. It is recommended that in determining the status and position of BUMN and BUMN Subsidiaries, in addition to creating legal harmonization regarding the position of BUMN subsidiaries, harmonization and uniformity of understanding regarding the definition of BUMN are also needed. Keyword: PT.PLN, Badan Usaha, Sub Holding, Kepailitan Abstrak: PT PLN (Persero) (PLN) sebagai perusahaan yang bergerak di jasa ketenagalistrikan memiliki core bisnis di bidang Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi dan jasa penunjang lainnya dalam bidang ketenagalistrikan. Salah satu di core bisnis PLN yaitu di bidang Pembangkitan, dimana pada awal pengelolaanya dikelola langsung oleh PLN. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan Tersier dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) yang didukung dengan penelitan lapangan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Kedudukan PT PLN Indonesia Power sebagai sub-holding PT PLN (Persero) ditinjau berdasarkan Undang Undang Badan Usaha Milik Negara dan Undang Undang Perseroan Terbatas, Kepailitan PT PLN Indonesia Power sebagai Badan Usaha sub-holding PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Status aset milik PT PLN (Persero) yang dikuasai oleh PT PLN Indonesia Power dalam terjadinya kepailitan. disarankan agar dalam menentukan status dan kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan BUMN, selain menciptakan harmonisasi hukum mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN, diperlukan juga harmonisasi dan keseragaman pemahaman mengenai pengertian BUMN. Kata kunci: PT.PLN, Badan Usaha, Sub Holding, Kepailitan]]>
Copyrights © 2025
