Penelitian ini mengkaji konfigurasi politik dan interaksi strategis dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kota Surabaya tentang Hunian yang Layak. Kegelisahan akademis penelitian ini berangkat dari minimnya studi legislasi yang membedah negosiasi mikro-politik di balik layar, di mana kajian terdahulu cenderung terjebak pada analisis normatif-prosedural semata. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan sintesis antara Game Theory dan State-Centered Political Economy, penelitian ini menghasilkan dua temuan fundamental. Pertama, dinamika legislasi bertransformasi dari kebuntuan (deadlock) menjadi Rational Choice Equilibrium melalui strategi kompromi "subsidi silang", yang berhasil mendamaikan preferensi kesejahteraan sosial legislatif dengan preferensi efisiensi fiskal eksekutif. Kedua, Raperda ini menandai reafirmasi otonomi negara yang menolak logika pasar murni (skema jual-putus/Rusunami) demi mempertahankan hak konstitusional warga (skema sewa/Rusunawa). Negara terbukti berevolusi menjadi entrepreneurial state yang memperkuat kapasitas fiskal mandiri dan otoritas koersif terhadap sektor swasta guna mewujudkan keadilan distributif di tengah kegagalan pasar perumahan.
Copyrights © 2025