<![CDATA[Penelitian ini mengangkat masalah hukum terkait praktik surogasi di Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan hukum yang jelas dan spesifik. Ketiadaan regulasi menyebabkan praktik ini berlangsung tanpa pengawasan dan berpotensi besar menjadi bentuk eksploitasi terhadap perempuan, khususnya ketika dilakukan dalam konteks komersial yang memanfaatkan kondisi ekonomi yang rentan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana praktik surogasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta untuk mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus yang mengatur praktik surogasi secara komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPPO menyebut eksploitasi reproduksi sebagai salah satu bentuk perdagangan orang, praktik surogasi belum secara eksplisit diatur di dalamnya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang tidak hanya mengatur secara teknis prosedur surogasi, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi ibu pengganti dan anak yang dilahirkan, serta mencegah penyalahgunaan praktik ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.]]>
Copyrights © 2025
