<![CDATA[Artikel ini membahas problematika pelayanan publik yang terjadi pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber sekunder berupa jurnal, buku, laporan kinerja pemerintah, dan dokumen kebijakan terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelayanan publik di DPMPTSP Padang Panjang masih menghadapi berbagai persoalan yang bersifat prosedural, kelembagaan, teknologis, dan partisipatif. Kendala utama meliputi ketidakefisienan birokrasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya penerapan sistem digital perizinan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan turut memperburuk kualitas pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik di tingkat daerah masih belum terimplementasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan menyoroti tantangan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dalam era desentralisasi dan digitalisasi]]>
Copyrights © 2025
