<![CDATA[Reformasi pemidanaan dalam Kitab Undang?Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai perubahan signifikan dari pendekatan retributif kolonial menuju model pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pergeseran paradigma ini mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban, hak asasi pelaku, dan kepentingan masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Artikel ini mengkaji urgensi humanisasi hukuman, efektivitas penanggulangan kejahatan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi sanksi alternatif, termasuk pidana kerja sosial, pengawasan, dan denda. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menelaah perubahan struktur pemidanaan, tujuan pemidanaan baru, dan implikasi sosial serta hukum dari transformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan pendekatan humanis melalui hukuman non?penjara dapat meningkatkan keadilan substantif, mempercepat proses rehabilitasi pelaku, serta mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitas hukuman sebagai alat pencegahan kejahatan tetap memerlukan keseimbangan antara hukuman yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan efek jera yang proporsional. Studi ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi reformasi pemidanaan tidak hanya bergantung pada perubahan norma hukum, tetapi juga kesiapan institusi peradilan, pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim, serta dukungan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi upaya strategis untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
