Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Legal: Journal of Law Compile: Journal of Society Service
Andi Bau Mallarangeng
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Evaluation Of The Effectiveness Of The Parliamentary Supervision Mechanism On Executive Performance In The Indonesian Constitutional Legal System Saharuddin Saharuddin; Andi Bau Mallarangeng; Abdul Aziz
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 2 No. 3 (2023): December : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v2i3.1119

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of the monitoring mechanism carried out by parliament on executive performance in the Indonesian constitutional law system. Parliamentary oversight of executive policies is an important mechanism for maintaining accountability and transparency in government. However, concerns remain regarding how much this mechanism effectively meets its objectives. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with members of parliament, executive officials, and constitutional law experts. Additionally, analysis of documents and policies related to parliamentary oversight was also carried out. This research shows that although the parliamentary oversight mechanism for executive performance has been regulated in law, several challenges hinder its effectiveness. These challenges include limited time and resources available to parliament, a lack of understanding of the role and authority of parliamentary oversight, and political factors that influence parliamentary independence. Apart from that, this research also found that good cooperation and communication between parliament and the executive is essential in increasing the effectiveness of supervisory mechanisms. Transparency in information delivery, open dialogue between the two institutions, and a follow-up mechanism for monitoring findings can also strengthen the effectiveness of parliamentary oversight of executive performance. This research enriches understanding of parliamentary oversight mechanisms in the Indonesian constitutional law system. It is hoped that the results of this research can become a basis for improving and strengthening parliamentary oversight mechanisms to be more effective in maintaining accountability and transparency in government.
Implikasi Hukum Kesalahan Penentuan Batas Dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Yustiana; Andi Bau Mallarangeng; Sulaeman Sagoni
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi prinsip contadictoire delimitatie pada cara pendaftaran tanah di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, serta untuk mengetahui metode penanganan perselisihan hak milik atas tanah akibat kekeliruan penentuan batas di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi yakni suatu cara memperoleh data informasi memakai panca indera. Wawancara sebagai pertemuan dua orang guna bertukar data ataupun ide lewat tanya jawab, alhasil bisa dikonstruksikan arti pada sesuatu topic tertentu. Serta studi dokumen ataupun kepustakaan pada dasarnya aktivitas menelaah bermacam data tertulis perihal hukum, baik yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan secara umum namun boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu langkah penting dalam proses pendaftaran tanah di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng adalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Proses pendaftaran tanah ini dilakukan secara sistematis dan menyeluruh di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng melalui beberapa tahap, termasuk penetapan batas bidang tanah, melakukan pengukuran, dan membuat gambar ukur dan pemetaan bidang tanah. Sementara metode penanganan perselisihan hak milik atas tanah akibat kekeliruan penentuan batas di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan lain yang terkai. Ada beberapa cara untuk menangani perselisihan hak milik atas tanah akibat kekeliruan penentuan batas. Salah satunya adalah melalui pengadilan dengan melakukan pencabutan sertifikat tanah yang bermasalah, jika terbukti memiliki cacat administrasi atau kesalahan hukum. Pencabutan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang pasti. Selain melalui pengadilan, dalam mengatasi perselisihan, dapat melibatkan pemohon dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan Andi Bau Mallarangeng; Mustari; Hasriani
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hokum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa terkait kasus pemerkosaan menurut hukum pidana secara umum diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Begitu pula dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa terkait kasus pemerkosaan secara umum diatur dalam al-Quran dan Hadis. Persamaan pembelaan terpaksa adalah konsep hukum yang diakui dalam hukum pidana positif dan hukum Islam yang membolehkan seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagai respon atas serangan atau ancaman yang mengancam nyawa, kehormatan, atau harta benda. Sementara perbedaan, dalam hukum pidana positif, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP dimana tindakan pembelaan dilakukan ketika ancaman dan paksaan sedang berlangsung oleh diri sendiri dan orang lain yang menyaksikan tindak pidana tersebut terjadi. Sementara dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, dan prinsip hukum Islam didasarkan pada syariat Allah yang berlaku bagi umat Muslim yang taat pada ajaran agama tersebut.
Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi’i Dengan Pasal 199 KUHPerdata terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud Andi Bau Mallarangeng; Ismail Ali; Martono; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Syafi’i, seorang istri yang suaminya dalam kondisi mafqud, boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan ketentuan menunggu kedatangan suami dengan durasi waktu 4 tahun ditambah masa iddah. Demikian yang disampaikan dalam Qaul Qadim Imam Syafi’i. Sementara mafqud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah afwezigheid atau ketidakhadiran seseorang. Menurut hukum perdata, istri dari suami yang tidak hadir atau afwezigheid, dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain, setelah lewat masa 10 tahun dan 9 bulan (masa panggilan).
Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Andi Bau Mallarangeng; Mustari; Firman; Ismail Ali
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan atau penuntut umum: (1) pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur mens rea. Dan (2) Untuk mengungkap bagaimanakah niat jahat (mens rea) dalam tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diselidiki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendeketan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan memlalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian (1) Pembuktian mens rea dalam tindak pidana korupsi mens rea pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (general mental element) yang melekat pada mens rea, antara lain: maksud (intention), sembrono (recklesness), motif jahat (malice), penuh sadar (willful), mengetahui (knowledge), dan lalai (negligence). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, “mens rea” diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa “dengan sengaja”. Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan. (2) Niat jahat (mens rea) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana Andi Bau Mallarangeng; Dewi Wahyuni Mustafa; Martono; Ismail Ali
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pammana terhadap pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legisatif di Kecamatan Pammana, dan untuk mengetahui Kendala-kendala Panwascam Kecamatan pammana Kabupaten Wajo. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Panwaslu Kecamatan Pammana sudah berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pammana diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. (2) Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pammana minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye, diketahui panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan Panwaslu Kecamatan dan kendala-kendala yang dihadapi Panwascam Pammana Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo di antaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Martono; Muharawati; Andi Bau Mallarangeng; Sulaeman Sagoni
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dan peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dan daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dengan cara melalui kajian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dianggap masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang dengan sadar tidak membuang sampahnya ke TPS (tempat pembuangan sampah) malah membuang sampahnya ke sungai dan drainase. Adapun peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yaitu dengan mengadakan suatu program yaitu bosara (bola sampah sehat dan sejahtera), dan proklim (program kampung iklim) yang diharapkan dapat menjadi kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah.
Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo Andi Bau Mallarangeng; Yustiana; Andi Rahman; Abidzar Algifari; Mildayanti; Firniyanti; Sri Maharani; Sri Rahayu; Nurul Armelia; Indriana Kasau
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan di bawah umur merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan, dikarenakan tingginya masalah pernikahan di bawah umur dan masalah perceraian di Kab.Wajo. Bahkan Studi World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa salah satu penyebab stunting di indonesia yaitu maraknya pernikahan di bawah umur. Adapun permasalahan yang ditemui di Desa Palippu adalah meningkatnya angka stunting dan beberapa anak yang menjalankan pernikahan di bawah umur karena faktor tertentu. Oleh karena itu PKM Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamaddukelleng Angkatan II Tahun Akademik 2023-2024. di Desa Palippu menyelenggarakan sosialisasi tentang Pernikahan di bawah Umur. Diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023. Menikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga untuk meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, tentu negara memiliki regulasi yang menjamin perlindungan kepada para pihak yang akan maupun telah melangsungkan perkawinan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu, baik laki laki maupun perempuan saat usianya masih di bawah umur dan belum mencapai kematangan yang sewajarnya. Ditinjau dalam aspek hukum, regulasi yang mengatur mengenai batasan usia perkawinan tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Dampak Pernikahan Dini di Desa Mallusesalo Dalam Tinjauan Konsep Kesetaraan Gender Andi Bau Mallarangeng; Sulaeman; Novitasari; Andi Aulia Raodatul Husna; Nur Azlina; Baso Anugrah Hasanuddin
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The incidence of early marriages in Mallusesalo Village is rising year on year. This issue has a significant impact on the quality of children, families, family harmony, and divorce. The prevalence of early marriages in the Wajo District has increased markedly in recent years. In 2023, the rate for males was 3.16%, while for females it was 3.45%. These figures represent a significant rise from the 1,041 recorded events in the preceding year. The underlying cause is also attributable to local cultural factors, which are shaped by the social system and the tradition of early marriage that is perpetuated within families. The consequences of early marriage include children dropping out of school, the loss of their reproductive rights due to early pregnancy and childbirth, and an increased risk of low birth weight (LBW), which can lead to stunting. Despite the enactment of Law No. 16 of 2019, which establishes the minimum age for marriage at 19 years for both men and women, early marriage remains prevalent. It is therefore important to facilitate socialisation with the aim of increasing public awareness of the impact of early marriage. This will help to reduce the increasing divorce rate, problematic female reproductive health, the number of stunted children caused by teenage mothers and domestic violence.
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa Pada Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng Andi Wahyuddin Nur; Andi Bau Mallarangeng; Putri Anisa Nurfadillah
Legal Journal of Law Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the form of corruption committed by the village head in land acquisition for the construction of the Paselloreng Dam in Gilireng District and how the application of the elements of the crime to the actions of the perpetrators of corruption in the land acquisition of the project. The study used two methods, namely 1) normative legal research, by taking legal data sources and secondary data by processing data from primary, secondary, and tertiary legal materials, 2) qualitative research with field research, through observation and interviews with respondents. The results of this study indicate that the form of corruption committed by the perpetrators in land acquisition for the construction of the Paselloreng Dam is a criminal act of corruption that is detrimental to state finances or the state economy by abusing the authority, opportunity, or means available to him because of the position or position attached to him, as the power of attorney for the seller of the land the defendant did not convey the actual facts regarding the identity of the land buyer and the budget available in the land acquisition activity. The application of the elements of corruption committed by the perpetrators of land acquisition based on the decision of the panel of judges describes each element of the article contained in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Which elements are linked to the facts revealed in court, both from the evidence and physical evidence.
Co-Authors Abdul Aziz Abidzar Algifari Andi Aulia Raodatul Husna Andi Rahman Andi Wahyuddin Nur Baso Anugrah Hasanuddin Besse Nurfatimah Dewi Wahyuni Mustafa Fatur Rahmatullah Firman Firniyanti Gustina Hasriani Indriana Kasau Ismail Ali Martono Miftahul Khair Mildayanti Muhammad Bayu Aprilian Chandra Muhammad Syahbana Muharawati MUSTARI NOVITASARI Nur Azlina Nurhikmah Nurul Armelia Nurwijayanti Putri Anisa Nurfadillah Ratih Rina Febriyanti Saharuddin Selfiana Sri Maharani SRI RAHAYU Sulaeman Sulaeman Sagoni Umar, Heriyadi YULIANI Yustiana Yusuf, Nurchaeriyansyah Zulkifli