<![CDATA[Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Kupang menghadapi masalah transparansi dan potensi korupsi dalam pengelolaannya, yang berisiko merugikan masyarakat yang membutuhkan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi dalam MBG Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil melalui penguatan soft skill dan hard skill dalam melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi pada Program MBG. Soft skill yang ditargetkan meliputi kemampuan komunikasi advokatif, kerja kolaboratif, dan kesadaran kritis terhadap tata kelola program, sedangkan hard skill mencakup kemampuan analisis kebijakan, identifikasi titik rawan korupsi, pemetaan risiko, serta penyusunan strategi pengawasan berbasis bukti. Metode yang digunakan adalah workshop interaktif dengan simulasi praktis, yang melibatkan mitra Komite BPJ, HWDI NTT, Bengkel APPeK, dan JARPUK INA FO’A, dan diikuti oleh 40 peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, serta survei kepuasan untuk menilai kualitas pelatihan. Pre-test dan post-test masing-masing 10 pertanyaan tertutup berbentuk pilihan ganda/skala penilaian. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan peserta, yaitu peningkatan kemampuan mengidentifikasi titik rawan korupsi sebesar 17%, keterampilan pengawasan meningkat 17%, dan mitigasi korupsi meningkat 26%, yang menunjukkan peningkatan baik dalam softskill maupun hardskill peserta.Abstract: The Free Nutritious Meals Program (MBG) in the Kupang region faces issues of transparency and potential corruption in its management, which risks harming the communities in need. The objective of this community service program is to increase the capacity of civil society by strengthening soft skills and hard skills in policy advocacy and corruption risk mitigation in the MBG Program. The targeted soft skills include advocacy communication skills, collaborative work, and critical awareness of program governance, while hard skills include policy analysis skills, identification of corruption-prone areas, risk mapping, and evidence-based monitoring strategy development. The method used was an interactive workshop with practical simulations, involving partners from the BPJ Committee, HWDI NTT, Bengkel APPeK, and JARPUK INA FO'A, and attended by 40 participants. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests to measure understanding improvement, as well as satisfaction surveys to assess training quality. The pre-test and post-test each consisted of 10 closed-ended questions in the form of multiple choice/rating scales. The results showed a significant improvement in participants' skills, namely a 17% increase in the ability to identify corruption-prone areas, a 17% increase in oversight skills, and a 26% increase in corruption mitigation, indicating an improvement in both the soft skills and hard skills of the participants.]]>
Copyrights © 2026
