<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan digital government sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi digital government di tingkat daerah adalah penyelenggaraan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digital government dalam layanan informasi publik melalui PPID di Kabupaten Morowali dengan menggunakan kerangka analisis value, capacity, dan support. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek value, layanan PPID belum sepenuhnya memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat akibat rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi layanan. Dari aspek capacity, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta dukungan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan layanan PPID. Sementara itu, dari aspek support, dukungan kebijakan dan regulasi telah tersedia, namun belum sepenuhnya diiringi dengan koordinasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi digital government melalui layanan PPID di Kabupaten Morowali memerlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan literasi digital masyarakat, serta dukungan kebijakan dan koordinasi yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
