<![CDATA[Tulisan ini dilatarbelakangi oleh peran urusan pemerintahan konkuren sebagai inti pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta kaitannya dengan kapasitas fiskal dan capaian pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren dan relevansinya terhadap kondisi fiskal serta kinerja pembangunan daerah melalui studi empiris di Pemerintah Kota Blitar. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap pengaturan pembagian urusan pemerintahan, yang diperkaya dengan analisis deskriptif kuantitatif atas data APBD dari DJPK Kementerian Keuangan dan indikator pembangunan daerah dari BPS Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada kriteria akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta memerlukan dukungan NSPK untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Pada tahun 2024, porsi Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar sekitar 20,74 persen dari total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer masih tinggi. Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, tantangan pengurangan kemiskinan dan penguatan kemandirian fiskal masih dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan keselarasan prinsip money follows function melalui perbaikan desain pendanaan, optimalisasi PAD, dan penganggaran berbasis kinerja.]]>
Copyrights © 2025
