<![CDATA[Otonomi daerah merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk mendukung demokratisasi lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara serta menelaah tantangan yuridis dan empiris yang memengaruhi efektivitasnya dalam mewujudkan demokrasi lokal yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif otonomi daerah telah memiliki landasan konstitusional yang kuat, namun dalam praktik masih dihadapkan pada dominasi elite lokal, lemahnya akuntabilitas, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum tata negara yang menegaskan mekanisme pengawasan, partisipasi publik, dan keseimbangan kewenangan pusat dan daerah agar otonomi daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen demokratisasi lokal.]]>
Copyrights © 2025
