<![CDATA[Perumusan kebijakan publik di tingkat daerah sering kali menghadapi tantangan kurangnya dasar empiris dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan Evidence-Informed Policy (EIP) menjadi paradigma baru yang menekankan pentingnya data, hasil riset, dan informasi ilmiah dalam seluruh tahap kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana jabatan fungsional binaan BRIN yakni Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah (ADI), dan Analis Pemanfaatan Iptek (API) dapat berkontribusi dalam memperkuat siklus kebijakan publik daerah menggunakan kerangka analisis teori siklus kebijakan dari Michael Howlett. Melalui kajian teoritis dan analisis struktur fungsional ASN di daerah, artikel ini memetakan keterkaitan peran antar JF dalam lima tahapan siklus kebijakan: agenda setting, policy formulation, decision-making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran JF ilmiah mampu memperkuat ekosistem kebijakan berbasis data dan riset, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. Artikel ini menyarankan perlunya penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinatif antar-JF dan pimpinan daerah agar praktik EIP dapat diimplementasikan secara optimal.]]>
Copyrights © 2026
