<![CDATA[Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus mengalami peningkatan setiap tahun, khususnya di sektor informal, seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Namun, fenomena ini diikuti oleh maraknya kasus PMI non-prosedural akibat praktik agen ilegal, pemalsuan dokumen, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai PMI. Permasalahan ini menimbulkan risiko penipuan, kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap PMI, sehingga menuntut upaya perlindungan yang komprehensif dari pemerintah. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti desa binaan imigrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data mendalam terkait implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor imigrasi berperan signifikan dalam pencegahan melalui seleksi paspor, edukasi, dan pembinaan masyarakat. Namun, pelaksanaan program pencegahan masih terkendala dasar hukum yang belum kuat dan keterbatasan anggaran, sehingga pengawasan dan monitoring belum berjalan optimal. diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan perlindungan hak asasi PMI dan menekan risiko kejahatan migrasi.]]>
Copyrights © 2026
