DINAMIKA POLITIK PASCA-PEMILU 2024: ANALISIS POSISI INDONESIA DI TAHUN 2025-2029

Rike Erlande (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya)
Camellia (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya)
Akbar Aba (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makasar)
Nurul Fajariah (Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Tanah Laut)
Nila Sari (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya)

Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn
Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN

Pasca-Pemilu 2024, politik Indonesia berada pada titik persilangan antara peluang demokratisasi dan tantangan konsolidasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis telaah literatur untuk mengkaji bagaimana partisipasi politik, digitalisasi, dan kebijakan keberlanjutan membentuk arah pemerintahan 2025–2029. Temuan menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi generasi muda dan ekspansi ruang digital memperkuat legitimasi demokrasi, tetapi juga menimbulkan risiko polarisasi dan penyebaran disinformasi. Agenda transisi energi berkelanjutan pun menghadapi kesenjangan koordinasi antarsektor dan lemahnya implementasi kebijakan di tingkat daerah. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, peningkatan literasi digital warga negara, serta sinergi kebijakan hijau berbasis partisipasi publik. Penelitian lanjutan disarankan berfokus pada perilaku politik generasi muda dan dinamika wacana digital untuk memperkuat pengembangan demokrasi Indonesia yang adaptif dan berkelanjutan.   After the 2024 general election, Indonesian politics stands at a crossroads between opportunities for democratization and challenges of power consolidation. This study employs a qualitative approach through an extensive literature review to examine how political participation, digitalization, and sustainability policies shape the country’s governance trajectory for 2025–2029. The findings reveal that the growing involvement of young voters and the expansion of digital spaces strengthen democratic legitimacy while also creating risks of polarization and disinformation. The sustainable energy transition agenda faces coordination gaps across sectors and weak policy implementation at the regional level. Practically, this research recommends enhancing transparent governance, improving citizens’ digital literacy, and fostering participatory green policy integration. Future studies are encouraged to focus on youth political behavior and digital discourse dynamics to strengthen the development of an adaptive and sustainable Indonesian democracy.