<![CDATA[Konsep Rechtsstaat atau negara hukum selalu berkaitan erat dengan distribusi, pembatasan, dan pengendalian kekuasaan politik. Sepanjang sejarah, para ahli hukum memperdebatkan apakah negara hukum berfungsi sekadar sebagai ideal normatif atau sebagai mekanisme operasional yang mampu mengekang kewenangan negara yang sewenang-wenang. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara prinsip negara hukum dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan modern. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, tulisan ini menemukan bahwa esensi negara hukum tidak hanya bertumpu pada supremasi hukum, melainkan juga pada desain kelembagaan yang menjamin checks and balances, perlindungan HAM, dan pencegahan konsentrasi kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara negara hukum dan kekuasaan bersifat dialektis: hukum membentuk kekuasaan, dan kekuasaan menopang berjalannya hukum. Tanpa interaksi yang seimbang, negara hukum mudah berubah menjadi konsep yang semu atau bahkan represif.]]>
Copyrights © 2026
