<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terhadap pengolahan air minum isi ulang di Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar higiene sanitasi, tidak melakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala, serta belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas air minum yang diterima konsumen, seperti air berwarna kekuningan, berbau, dan memiliki rasa yang tidak wajar, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara kesehatan maupun keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan observasi lapangan pada depot air minum isi ulang di Kelurahan Sempaja Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum terhadap pengolahan air minum isi ulang belum berjalan efektif meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen juga belum optimal karena tanggung jawab perdata pelaku usaha, termasuk pemberian ganti rugi dan pemulihan hak konsumen, belum ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ada masih bersifat formal dan belum memberikan perlindungan substantif bagi konsumen air minum isi ulang.]]>
Copyrights © 2026
