Articles
<![CDATA[Efektivitas Eksekusi Lelang Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Gegana, Reza Pramasta]]>;
<![CDATA[Sanata, Kalen]]>;
<![CDATA[Ramadoni, Sofwan Rizko]]>
<![CDATA[ Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3204
<![CDATA[This research is a type of qualitative research with research operationalization using a natural paradigm. Primary data and secondary data are analyzed qualitatively. Then the data that has been collected is processed, qualified and linked systematically to obtain a conclusion regarding the answer to the problem being studied. The results of the research in its implementation found obstacles, among other factors, law enforcers who were not thorough and careful in carrying out their duties. This typo could be something like typing the certificate number, owner's name, etc. This error will become problematic when there are many files to be submitted for auction. The large number of incoming files will become an obstacle and make the auction process take longer. Facilities and infrastructure constraints factor, the bank does not advertise intensively, it is small and more than modest. Community Factors: In carrying out the mortgage rights auction execution, some people still think that this auction execution is not considered a solution to a problem.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Gegana, Reza Pramasta]]>;
<![CDATA[Sanata, Kalen]]>;
<![CDATA[Ramadoni, Sofwan Rizko]]>
<![CDATA[ Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/langgong.v4i1.3917
<![CDATA[Dunia kredit pada masa kini merupakan suatu tindakan yang cukup besar dikalangan masyarakat pada masa kini. Lelang dianggap sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana segar dengan cara yang cukup mudah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan eksekusi lelang Bank BRI tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan adalah Socio Legal yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (naturalistic paradigm). Hasil penelitian bahwa pihak Bank BRI dalam melakukan pelaksanaan lelang sudah mengikuti aturan dan tata cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam hal ini pelaksaanaan lelang yang dilakukan oleh pihak Bank BRI tidak ada cacat hukum atau sah dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan.]]>
<![CDATA[Criminal Liability Arising from Medical Malpractice on Patients: A Review from the Perspective of Positive Law And Islamic Law ]]>
<![CDATA[Rini Apriyani]]>;
<![CDATA[Erna Susanti]]>;
<![CDATA[Poppilea Erwinta]]>;
<![CDATA[Kalen Sanata]]>;
<![CDATA[Muh. Sakur]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v18i1.2919
<![CDATA[The suspicion in cases of medical malpractice in is only slightly raised, meanwhile, there are actions by the health profession by doctors as medical personnel which have the potential to be a malpractice that can be reported by the public, but are not resolved legally because the community only has limited knowledge of science medical and because there is no form of specific legal regulations governing malpractice in Indonesia so that the occurrence of these malpractices can cause legal problems. This study aims to determine criminal liability for medical malpractice acts committed by doctors to patients in anticipating and dealing with medical malpractice problems in criminal cases. The research method used in this study is doctrinal, where the author collects material from the literature, both hardcopy and softcopy, which is related to the title of this research by using an analysis of the research object. Criminal malpractice occurs when a patient dies or is disabled and/or seriously injured as a result of actions taken by health workers who are careless or less careful in making efforts to treat patients who die or are disabled and are criminally liable as a result of medical malpractice acts committed. doctors on patients can be accounted for under Article 359 and Article 360 of the Criminal Code. In this case the health law is considered insufficient and does not clearly regulate the crime of medical malpractice. So it is necessary to regulate the crime of medical malpractice by giving birth to a new health law, namely by explicitly regulating criminal liability for medical malpractice acts by doctors against patients in Indonesia]]>
<![CDATA[Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim ]]>
<![CDATA[Paran, Fransiskus]]>;
<![CDATA[Yahya, Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Alfarizi, Widya Putri Maharani]]>;
<![CDATA[Sanata, Kalen]]>
<![CDATA[ Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Actual Insight ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2513
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Komisi Yudisial (KY) yang memiliki peran sentral dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim di Indonesia melalui pengawasan perilaku dan etika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari analisis berbagai dokumen resmi KY, seperti laporan tahunan dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian terkait peran KY dan sistem peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif. KY menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk hubungan kerja dengan Mahkamah Agung (MA), menjaga independensi hakim dari tekanan eksternal, serta pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran etika. Tantangan lainnya adalah hubungan kerja dengan Mahkamah Agung, masalah sumber daya manusia dan fasilitas di pengadilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan. Keberadaan KY tetap esensial dalam menjamin integritas peradilan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Kesadaran Hukum Perbankan di Kalangan Pelajar: Pencegahan Penipuan dan Investasi Ilegal ]]>
<![CDATA[Pribadi, Deny Slamet]]>;
<![CDATA[Sanata, Kalen]]>;
<![CDATA[Megantoro, Jihan Salsabila]]>;
<![CDATA[Anjani, Anita Ria]]>;
<![CDATA[Ma’dika, Melbvin Datu]]>;
<![CDATA[Lestari, Adinda Putri]]>;
<![CDATA[Wulandari, Aulia Nazwa]]>;
<![CDATA[Setiawan , Ardelia Almas Putri]]>;
<![CDATA[Yudhira, Rean]]>;
<![CDATA[Ariandi Firdaus Syahputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 4 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v3i4.2469
<![CDATA[Artikel ini dibuat untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam konteks perbankan di kalangan kaum pelajar, hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk pencegahan di tengah maraknya penipuan dan investasi ilegal pada era digital saat ini. Oleh karena itu, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum langsung melalui pemberian materi, studi kasus yang disimulasikan dan diskusi interaktif tanya jawab. Kegiatan ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman kepada siswa SMK Negeri 14 Samarinda. Pada penyuluhan ini, para pelajar dapat memahami konsep dasar dari hukum perbankan, ciri-ciri tindak penipuan atau investasi ilegal juga dibahas. Dengan demikian, para pelajar diharapkan setelah kegiatan ini memiliki pengetahuan praktis untuk menilai dan menghindari kerugian finansial. Dengan demikian, program penyuluhan efektif dalam membentuk generasi muda yang arif secara keuangan dan mampu melindungi diri sendiri berlaku untuk setiap tindak finansial yang buruk]]>
<![CDATA[Reformulasi Pengaturan Subjek Hukum Tippee dalam Sistem Hukum Pasar modal Indonesia ]]>
<![CDATA[Tombi, Johan Tri Noval Hendrian]]>;
<![CDATA[Larasati, Kandi Kirana]]>;
<![CDATA[Amri, Ulil]]>;
<![CDATA[Luthfan, Gusti Fadhil Fithrian]]>;
<![CDATA[Fajrin, Fera Wulandari]]>;
<![CDATA[Sanata, Kalen]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20403
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi hukum terkait cakupan subjek hukum tippee dalam Undang-Undang Pasar Modal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil peneltian ditemukan bahwa regulasi yang ada belum menjangkau dinamika transaksi digital dan pola penyebaran informasi yang kompleks. Studi ini menawarkan pendekatan baru dengan mengadopsi prinsip constructive knowledge dan teori misappropriation untuk memperluas tanggung jawab hukum terhadap pihak yang “seharusnya tahu” mengenai sifat informasi yang diperoleh. Temuan ini menegaskan bahwa reformulasi pengaturan hukum terhadap tippee pasif menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas pasar, memperbaiki mekanisme pembuktian, dan mengatasi asimetri informasi dalam praktik insider trading kontemporer. Kata Kunci: Insider Trading, Pasar Modal, Tippee]]>
<![CDATA[Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ]]>
<![CDATA[Aripkah, Nur]]>;
<![CDATA[Sanata, Kalen]]>;
<![CDATA[Asufie, Khairunnisa Noor]]>;
<![CDATA[Gegana, Reza Pramasta]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5268
<![CDATA[Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dampak dalam pembaruan dan pembangunan hukum pidana di Indonesia yang selama ini masih menggunakan aturan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Terdapat pro dan kontra terkait beberapa pengaturan tindak pidana di tengah masyarakat dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini sebelum ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dimuat terminologi yuridis tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023. Konsep pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas dengan syarat pertanggungjawaban pidana berupa unsur sengaja atau karena kealpaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 memiliki suatu tujuan dan pedoman dalam pemidanaan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Logo Halal Pada Produk Minuman Beralkohol ]]>
<![CDATA[Aji Hensy Paradilla Putri]]>;
<![CDATA[Rini Apriyani]]>;
<![CDATA[Kalen Sanata]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2270
<![CDATA[Fenomena penggunaan logo halal pada produk minuman beralkohol memunculkan persoalan serius dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena memenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, pelaku juga melanggar kewajiban hukum dalam menjaga kehalalan produk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, reformasi mekanisme sertifikasi halal, serta penguatan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penjaga integritas sistem halal nasional]]>
<![CDATA[Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital ]]>
<![CDATA[Ramadoni, Sofwan Rizko]]>;
<![CDATA[Gegana, Reza Pramasta]]>;
<![CDATA[Sanata, Kalen]]>
<![CDATA[ Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3201
<![CDATA[The state inherently played a significant role in the defined digital space governed by various regulations related to telematics. From 2008 to 2024, there were three amendments to the Electronic Information and Transactions Law, each of which had implications for the state's role in the digital realm. The purpose of this article was to elucidate the changes in the state's role in the digital space resulting from alterations in the legal framework of the Electronic Information and Transactions Law. This socio-legal research employed a historical legal approach and discourse analysis concerning the periodization of the development of the Electronic Information and Transactions Law. The findings indicated that the background of changes in the state's role in the digital space was a response to various telematics phenomena that had evolved in society. Currently, there has been a strengthening of the state's role in the digital realm, including measures such as digital access termination for violators of digital rights and extensive supervision of electronic system providers.]]>
<![CDATA[KONSEPTUALISASI HUKUM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sanata, Kalen]]>;
<![CDATA[Ramadoni, Sofwan Rizko]]>;
<![CDATA[Gegana, Reza Pramasta]]>
<![CDATA[ Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3202
<![CDATA[The issue of education and religion is a fundamental issue and is always an issue of discussion among academics and practitioners. The role of parents at home, teachers at school, and lecturers at campus is considered to be the biggest reason that influences the level of education and spirituality in Indonesia. Various approaches have been used to analyze why the level of education in Indonesia is still one of the worst in Asian countries. Even though our constitution clearly states that one of the duties of the state is to make the nation's life intelligent. The importance of education with character as initial capital to live a true life is found in the family environment, school and campus. In this case, the formation of educational character does not only rely on general knowledge, but must be balanced with spiritual knowledge. This article uses a doctrinal research method, namely the author collects material from literature, both hardcopy and softcopy, related to the title of this research using an analysis of the research object. This article focuses on discussing how the Islamic Religious Education Governance system is in Indonesia and the role of law in improving the quality of Islamic Religious education in Indonesia. Because in Islam, one of the best people is one who is able to produce a quality generation with knowledge and spirituality that reflects the Koran and Sunnah of Rasullullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.]]>
