<![CDATA[Artikel ini menjelaskan tentang Bentuk Tindak Kriminal Pungli dan Akibat Hukum yang dilakukan sejumlah oknum-oknum yang biasa disebut dengan Pungutan Liar (Pungli) sebagai bentuk kebijakan kriminal di Indonesia. Praktik ini menjadi masalah karena merugikan warga yang terpaksa membayar agar urusan mereka diproses, dan sering kali dianggap sebagai tindak kriminal. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk tindakan kriminal dalam pungli serta hukum yang berlaku kepada pelaku pungli di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini, pungutan liar termasuk dalam kategori pelanggaran jabatan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Dikeluarkannya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, juga dikenal sebagai Satgas Saber Pungli, meningkatkan upaya pemerintah untuk menghentikan pungli secara efektif. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk memberantas praktik pungli dengan mengoptimalkan staf, satuan kerja, dan sarana di tingkat kementerian dan lembaga.]]>
Copyrights © 2025
