cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907454     EISSN : 30907462     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Constitutional, Law and Human Rights dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7454 (Cetak - Print) dan 3090-7462 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. Jurnal Penelitian Mahasiswa Indonesia bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: Hukum, Politik, Sosial, Ketataanegaraan daan Hak Asasi Manusia. Journal of Constitutional, Law and Human Rights diterbitkan 1 tahun 2 kali (Maret & September)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Pengaruh Kemasan dan Desain Produk Kopi Terhadap Daya Tarik Konsumen: Studi Kasus Makro Coffee Desry Rasmita Tarigan; Renata Olivia Ginting; Khairudin Tambunan
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i1.5782

Abstract

Industri kopi terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya konsumsi kopi di masyarakat. Dalam persaingan yang semakin ketat, kemasan dan desain produk menjadi faktor penting dalam menarik perhatian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemasan dan desain produk kopi terhadap daya tarik konsumen dengan studi kasus pada Makro Coffee di Kota Sidikalang.Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen Makro Coffee dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemasan dan desain produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik konsumen, dengan nilai R sebesar 0,872 yang menunjukkan korelasi kuat antara variabel independen (kemasan dan desain produk) dan variabel dependen (daya tarik konsumen). Nilai R Square sebesar 76,1% mengindikasikan bahwa variasi dalam daya tarik konsumen dapat dijelaskan oleh kemasan dan desain produk. Penelitian ini menegaskan bahwa kemasan yang menarik secara visual dan fungsional memainkan peran penting dalam menarik perhatian dan meningkatkan minat beli konsumen. Oleh karena itu, Makro Coffee perlu mempertimbangkan strategi desain kemasan yang lebih baik guna meningkatkan daya tarik dan daya saing produknya di pasar.
Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Pembentukan Karakter Warga Negara Indonesia Hanif Amrullah; Eva Asyifa; Darelfitra Achmad Nurusyafa; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4333

Abstract

Melihat karakter bangsa Indonesia saat ini telah mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat oleh generasi muda yang minimnya moralitas dan etika. Bangsa Indonesia seolah-olah kehilangan identitasnya sendiri, dengan banyaknya generasi muda yang mencintai budaya asing daripada budaya domestik mereka sendiri. Kurangnya kecintaan pada negaranya menjadikan lupa terhadap kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam bela negara, taat pada aturan yang berlaku, dll. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa warga negara dapat senantiasa melaksankan hak dan kewajibannya, karater dan tanggung jawab sebagai warga negara akan dapat terbentuk, karena warga negara yang menjalankan kewajibannya pada negara akan selalu merasa bertanggung jawab, tumbuhnya rasa cinta pada tanah air, dan selalu turut serta dalam memajukan kesejahtaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penyelesaian Sengketa Hak Waris Atas Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria Brighitta Priscilla MSS; Benny Djadja; Maman Sudirman
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i1.6586

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa waris atas tanah adat di Indonesia dalam perspektif hukum agraria. Sengketa ini muncul akibat dualisme hukum antara hukum adat, yang menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah, dengan hukum agraria nasional yang menuntut legalitas formal. Status tanah adat dalam hukum agraria memiliki kompleksitas karena pengakuan hak ulayat dibatasi oleh kepentingan nasional. Pewarisan tanah adat mengikuti pola patrilineal, matrilineal, atau bilateral, dengan prinsip kekeluargaan yang kuat. Faktor penyebab sengketa meliputi perbedaan penafsiran hukum, ketiadaan dokumen kepemilikan, administrasi pertanahan yang kurang mendukung, serta konflik internal keluarga. Penyelesaian sengketa dapat melalui jalur non-litigasi (lembaga adat) atau litigasi (pengadilan negara). Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi berbasis komunitas menawarkan solusi cepat dan murah. Hambatan penyelesaian mencakup ketidakharmonisan norma hukum, lemahnya pengakuan hukum adat, kurangnya dokumentasi tanah, ketimpangan akses hukum, dan pemahaman aparat yang rendah. Solusi yang direkomendasikan adalah harmonisasi hukum, penguatan lembaga adat, pemetaan tanah partisipatif, serta pendidikan hukum. Metode penelitian melibatkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, studi pustaka, serta studi kasus. Harmonisasi hukum adat dan agraria menjadi kunci penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan, memastikan perlindungan hak masyarakat adat sambil mendukung pembangunan nasional.
Studi Pelanggaran HAM di Indonesia Arsyi Robiansyah; Avila Al Fahlevi; Furaifisha Aufa Jauhari; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4334

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan genosida, pembunuhan massal, dan pengusiran paksa penduduk. Dengan latar belakang peristiwa dan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan HAM terus dilakukan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan yang signifikan. Indonesia, dengan keragaman budaya dan sosialnya, sering dihadapkan pada tantangan menjaga keberagaman tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM. Melalui analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan pelanggaran HAM berat, serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan ke depan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan HAM di Tanah Air, melalui pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dan memberikan kontribusi baru dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Hukumanan Mati pada Koruptor Sebagai Salah Satu Pilar Good and Clean Governance: Studi Kasus di UIN Sumatera Utara Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Masrul Zuhri Sibuea; Ani Sahara; Anggun Syahfira; Ahmadin Widya Wibowo; Erlina Gultom; Hilsa Ananta Siregar; Zuhra Nazwa Lubis
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i1.6587

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi isu krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu wacana yang terus diperdebatkan adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sebagai bentuk sanksi maksimal untuk menimbulkan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap hukuman mati bagi koruptor serta kaitannya dengan prinsip good and clean governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner esai yang diisi oleh 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Tuntungan kecamatan Pancur Batu , Kabupaten Deli serdang stambuk 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mendukung hukuman berat terhadap koruptor, namun tidak semuanya menyetujui hukuman mati sebagai solusi utama. Alasan penolakan antara lain berkaitan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia, kekhawatiran terhadap ketidakadilan hukum, serta efektivitas sanksi yang bergantung pada sistem hukum itu sendiri. Mahasiswa cenderung lebih mengedepankan pendekatan alternatif seperti pemiskinan total, penjara seumur hidup tanpa remisi, serta pencabutan hak politik. Selain itu, responden menilai bahwa good and governance hanya dapat tercapai melalui reformasi sistemik, transparansi birokrasi, dan keterlibatan aktif publik, bukan semata-mata melalui ancaman hukuman mati. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran hukum dan etika yang berkembang serta potensi sebagai aktor perubahan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih sejak dari lingkungan kampus.
Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi Irham Subekti; Nurrunnisaq Nurrunnisaq; Satria Agung Cahyo; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4335

Abstract

Politik nasional memegang peranan krusial dalam menetapkan arah kebijakan suatu negara, terutama di era globalisasi saat ini. Di sisi lain, pendidikan nasional bertindak sebagai fondasi utama yang menopang keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuan strategisnya, dengan fokus pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Strategi pendidikan nasional menjadi penting untuk menjamin bahwa SDM yang dihasilkan memiliki daya saing global yang tangguh. Dalam konteks perguruan tinggi, politik nasional seringkali termanifestasi melalui organisasi kemahasiswaan, yang struktur dan fungsinya menyerupai pemerintahan. Tujuan utamanya adalah memberikan mahasiswa pengalaman praktis yang berharga terkait dengan politik nasional sebelum mereka terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Pengaruh politik nasional ini tidak hanya terbatas pada dinamika internal organisasi mahasiswa, tetapi juga mempengaruhi interaksi organisasi tersebut dengan lingkungan eksternalnya. Meskipun demikian, penting bagi organisasi mahasiswa untuk tetap menjaga kemandirian dan integritasnya. Mereka harus berperan sebagai agen yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa serta mempromosikan perubahan positif dalam sektor pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.
Pengaruh Blokade terhadap Akses Pangan di Yaman: Analisis Kebijakan dan Dampaknya Fajar Agustian Sudrajat; Fadhila Nurul Fahmi Shidiq; Jipa Sukarwati; Sapriya Sapriya; Intan Indah Megasari
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i1.7831

Abstract

Krisis pangan di Yaman merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata berkepanjangan dan ketergantungan tinggi terhadap impor pangan. Sejak eskalasi konflik pada tahun 2015, kebijakan blokade laut dan udara yang diterapkan oleh koalisi militer telah memperburuk kerentanan pangan masyarakat sipil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan blokade laut dan udara terhadap akses pangan di Yaman sejak eskalasi konflik bersenjata pada tahun 2015, dengan menempatkan blokade sebagai instrumen kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap krisis kemanusiaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan teknik analisis tematik terhadap artikel ilmiah, dokumen kebijakan internasional, serta laporan lembaga kemanusiaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan sistematis terhadap pelabuhan dan bandara utama, khususnya Pelabuhan Hodeida secara signifikan menghambat masuknya pangan dan komoditas esensial, memicu kelangkaan pasokan, lonjakan harga pangan, serta menurunnya daya beli masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa krisis pangan di Yaman merupakan krisis buatan manusia (policy-driven crisis) yang berkaitan erat dengan lemahnya orientasi perlindungan warga sipil dalam kebijakan konflik, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan internasional yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak atas pangan dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional Mochammad Naufal Ridwansyah; Annisa Salsabila; Putri Aulia Damayanti; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4336

Abstract

Diplomasi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan sarana yang digunakan negara, kelompok, atau individu untuk menjalankan urusan mereka, dengan cara melindungi kepentingan mereka dan mempromosikan hubungan politik, ekonomi, budaya, atau ilmu pengetahuan mereka, sambil mempertahankan hubungan yang damai. Diplomasi menjadi salah satu wadah aktualisasi hubungan antar negara di kancah politik internasional untuk menyampaikan kepentingan nasional suatu negara kepada negara lain. Kepentingan nasional suatu negara tentunya menjadi misi diplomasi bagi negara tersebut dalam lingkup praktik internasional. Praktik keberhasilan diplomasi suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor dan faktor power menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan diplomasi suatu negara. Indonesia telah menerapkan diplomasi pertahanan sebagai alat penyeimbang dari hard power. Namun, diplomasi pertahanan yang sesuai memerlukan kompetensi yang memadai dari orang-orang yang terlibat dalam diplomasi tersebut. Institusi Kementerian Pertahanan dan TNI perlu memperhatikan hal ini dalam mengembangkan personelnya agar memiliki kompetensi yang baik dalam menangani diplomasi pertahanan.
Konstitusionalisme Digital: Reinterpretasi Pasal 28G UUD 1945 Sebagai Landasan Perlindungan Hak Privasi di Era Disrupsi Bina Sejahtera Miptahudin; T Heru Nurgiansah; Suriaman Suriaman
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i1.8115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hak asasi manusia di tengah masifnya transformasi digital yang telah mendisrupsi tatanan hukum konvensional di Indonesia. Konstitusi sebagai hukum tertinggi seringkali dianggap tertinggal dan kaku dalam merespons dinamika ancaman siber yang semakin kompleks, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan data oleh korporasi global. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merekonstruksi pemaknaan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 agar tetap relevan sebagai payung hukum perlindungan data pribadi tanpa perlu melakukan amandemen formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang memfokuskan analisis pada teks konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang- undangan terkait yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mendalam terhadap literatur hukum terkini, sedangkan analisis data menggunakan metode interpretasi hermeneutika hukum dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28G ayat (1) memiliki elastisitas interpretasi yang tinggi. Frasa "perlindungan diri pribadi" dan "harta benda" harus dimaknai secara progresif mencakup "identitas digital" dan "aset digital". Kebaruan (novelty) yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah konsep "Konstitusionalisme Digital" yang menempatkan data pribadi sebagai bagian integral dari martabat kemanusiaan yang setara dengan integritas fisik. Implikasi teoritis dari penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari kedaulatan wilayah fisik menuju "Kedaulatan Hibrida", di mana negara wajib hadir memberikan perlindungan konstitusional di ruang siber. Simpulan penelitian merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan ini dalam setiap uji materi terkait teknologi informasi guna menjamin kepastian hukum bagi warga negara.
Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi Aufa Masya Zahran; Fawzan Putratama; Ragil Aji Pamungkas; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4337

Abstract

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang bertujuan untuk memastikan hak warga negara untuk mengetahui, berpartisipasi, dan mengawasi kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi konstitusional, artikel ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Keterbukaan informasi dianggap sebagai fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, dan partisipatif. Artikel ini juga membahas hubungan antara keterbukaan informasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memberikan landasan teoritis untuk memahami konsep demokrasi, keterbukaan informasi, dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah hak asasi warga negara dan merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, diharapkan dapat tercipta tata pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026 Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026 Vol. 1 No. 1 (2025): Maret 2025