<![CDATA[Contract of Work is a legal instrument that plays an important role in natural resource management and investment in Indonesia. However, in practice, manyContracts of Work have been revoked by court decisions, giving rise to serious issues related to legal certainty and investor protection. This studyaims to analyze the legal considerations of judges in court decisions that cancel Work Contracts and their implications for the investment climate in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach, by examining court decisions that have the force of law. The results of the study show that the annulment of Contracts of Work by the court is generally based on violations of the principles of agreement, inconsistency with the provisions of laws and regulations, as well as changes in legal policy in the field of mining and investment. These rulings have an impact on reducing legal certainty for investors, particularly in relation to contract stability and legal protection guarantees. Therefore, there is a need for regulatory harmonization, consistency in court rulings, and strengthening of the pacta sunt servanda principle in order to create a fair, sustainable, and legal certainty-oriented investment climate in Indonesia.ABSTRAKKontrak Karya merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanaman modal di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit Kontrak Karya yang dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang membatalkan Kontrak Karya serta implikasinya terhadap iklim investasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Kontrak Karya oleh pengadilan pada umumnya didasarkan pada adanya pelanggaran asas-asas perjanjian, ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perubahan kebijakan hukum di bidang pertambangan dan investasi. Putusan tersebut berdampak pada menurunnya kepastian hukum bagi investor, khususnya terkait stabilitas kontrak dan jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, konsistensi putusan pengadilan, serta penguatan asas pacta sunt servanda guna menciptakan iklim investasi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepastian hukum di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
