Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Kemenkumham Dalam Proses Mediasi Pelanggaran Hak Cipta Prayogi, Prayogi; Hendarman, Hari; Nasrullah, Nasrullah; Astarudin, Tatang; Kholid, Muhamad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.1768

Abstract

Copyright is an exclusive right granted to the creator automatically based on the declarative principle. As one of the components of Intellectual Property Rights with the broadest scope of creation, copyright contributes significantly to the growth of Indonesia's creative economy. This paper examines mediation as one of the alternative methods for resolving copyright infringement disputes involving a neutral third party called a mediator. According to Article 95(4) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, mediation is recognized as one of the dispute resolution options, including copyright infringement cases. Mediation offers a non-litigation approach where the parties meet under the guidance of a mediator, in this case the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Java Province. This research focuses on the types of copyright infringement resolved through mediation at the Regional Office, as well as the role of the Regional Office in facilitating settlement through mediation. This research uses normative juridical methods, using statutory and conceptual approaches. The results showed that in a copyright infringement case involving Nusa Putra University Sukabumi, the West Java Regional Office successfully mediated the dispute.ABSTRAKHak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Sebagai salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual dengan cakupan ciptaan yang paling luas, hak cipta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Tulisan ini mengkaji mediasi sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Menurut Pasal 95 (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mediasi diakui sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa, termasuk kasus pelanggaran hak cipta. Mediasi menawarkan pendekatan non-litigasi di mana para pihak bertemu di bawah bimbingan mediator, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang diselesaikan melalui mediasi di Kantor Wilayah, serta peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Universitas Nusa Putra Sukabumi, Kantor Wilayah Jawa Barat berhasil memediasi sengketa tersebut.
Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam Hendarman, Hari; Yusuf, Deni Kamaludin; Astarudin, Tatang
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.1844

Abstract

In the business world, which is carried out in various businesses, both to maintain business relationships, as well as in choosing the form of business dispute resolution, the agreement becomes the initial guide and benchmark and is stated in the agreement. Therefore, in making agreements to maintain and resolve disputes must be based on legal provisions to avoid the settlement of legal problems that can sometimes give birth to legal problems. However, if legal problems have already occurred due to unlawful acts as a result of a business agreement, it is necessary to resolve the business dispute either by using civil law channels or Islamic law channels (for all Muslim parties) which have previously been included in the contents of the business agreement. In this Journal, we will discuss how to settle business lawsuit disputes due to unlawful acts according to civil law and Islamic law along with the advantages and disadvantages of each seen from the type of business dispute resolution options, so that there is no mistake in choosing a legal dispute resolution due to a business agreement.ABSTRAKDalam dunia usaha, yang dijalankan dalam berbagai bisnis, baik untuk menjaga hubungan bisnis, maupun dalam memilih bentuk Penyelesaian sengketa bisnis, perjanjian menjadi pegangan dan tolak ukur awal dan dituangkan didalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa haruslah didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum untuk menghindari terjadinya Penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum.  Namun apabila sudah terlanjur terjadi permasalahan hukum yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum akibat perjanjian bisnis, maka diperlukan Penyelesaian sengketa bisnis tersebut baik dengan menggunakan jalur hukum perdata ataupun jalur hukum islam (bagi semua para pihak beragama islam) yang sebelumnya sudah dicantumkan dalam isi perjanjian bisnis. Dalam Jurnal ini kita akan mengupas bagaimana cara Penyelesaian sengketa gugatan bisnis akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dan hukum islam beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing dilihat dari jenis pilihan Penyelesaian sengketa bisnis, supaya tidak salah dalam memilih Penyelesaian sengketa hukum akibat perjanjian bisnis.