Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Hendarman, Hari
Unknown Affiliation
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Kemenkumham Dalam Proses Mediasi Pelanggaran Hak Cipta Prayogi, Prayogi; Hendarman, Hari; Nasrullah, Nasrullah; Astarudin, Tatang; Kholid, Muhamad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.1768

Abstract

Copyright is an exclusive right granted to the creator automatically based on the declarative principle. As one of the components of Intellectual Property Rights with the broadest scope of creation, copyright contributes significantly to the growth of Indonesia's creative economy. This paper examines mediation as one of the alternative methods for resolving copyright infringement disputes involving a neutral third party called a mediator. According to Article 95(4) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, mediation is recognized as one of the dispute resolution options, including copyright infringement cases. Mediation offers a non-litigation approach where the parties meet under the guidance of a mediator, in this case the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Java Province. This research focuses on the types of copyright infringement resolved through mediation at the Regional Office, as well as the role of the Regional Office in facilitating settlement through mediation. This research uses normative juridical methods, using statutory and conceptual approaches. The results showed that in a copyright infringement case involving Nusa Putra University Sukabumi, the West Java Regional Office successfully mediated the dispute.ABSTRAKHak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Sebagai salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual dengan cakupan ciptaan yang paling luas, hak cipta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Tulisan ini mengkaji mediasi sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Menurut Pasal 95 (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mediasi diakui sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa, termasuk kasus pelanggaran hak cipta. Mediasi menawarkan pendekatan non-litigasi di mana para pihak bertemu di bawah bimbingan mediator, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang diselesaikan melalui mediasi di Kantor Wilayah, serta peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Universitas Nusa Putra Sukabumi, Kantor Wilayah Jawa Barat berhasil memediasi sengketa tersebut.
Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam Hendarman, Hari; Yusuf, Deni Kamaludin; Astarudin, Tatang
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.1844

Abstract

In the business world, which is carried out in various businesses, both to maintain business relationships, as well as in choosing the form of business dispute resolution, the agreement becomes the initial guide and benchmark and is stated in the agreement. Therefore, in making agreements to maintain and resolve disputes must be based on legal provisions to avoid the settlement of legal problems that can sometimes give birth to legal problems. However, if legal problems have already occurred due to unlawful acts as a result of a business agreement, it is necessary to resolve the business dispute either by using civil law channels or Islamic law channels (for all Muslim parties) which have previously been included in the contents of the business agreement. In this Journal, we will discuss how to settle business lawsuit disputes due to unlawful acts according to civil law and Islamic law along with the advantages and disadvantages of each seen from the type of business dispute resolution options, so that there is no mistake in choosing a legal dispute resolution due to a business agreement.ABSTRAKDalam dunia usaha, yang dijalankan dalam berbagai bisnis, baik untuk menjaga hubungan bisnis, maupun dalam memilih bentuk Penyelesaian sengketa bisnis, perjanjian menjadi pegangan dan tolak ukur awal dan dituangkan didalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa haruslah didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum untuk menghindari terjadinya Penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum.  Namun apabila sudah terlanjur terjadi permasalahan hukum yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum akibat perjanjian bisnis, maka diperlukan Penyelesaian sengketa bisnis tersebut baik dengan menggunakan jalur hukum perdata ataupun jalur hukum islam (bagi semua para pihak beragama islam) yang sebelumnya sudah dicantumkan dalam isi perjanjian bisnis. Dalam Jurnal ini kita akan mengupas bagaimana cara Penyelesaian sengketa gugatan bisnis akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dan hukum islam beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing dilihat dari jenis pilihan Penyelesaian sengketa bisnis, supaya tidak salah dalam memilih Penyelesaian sengketa hukum akibat perjanjian bisnis.
PENGATURAN HUKUM INVESTASI PADA SEKTOR PERDAGANGAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PERIZINAN USAHANYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2023 Prayogi, Prayogi; Hendarman, Hari; Yusup, Deni Kamaludin
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.2747

Abstract

This study aims to analyze the legal framework for investment in the electronic trading sector (PMSE) and its business licensing mechanisms based on Government Regulation No. 31 of 2023, the latest regulation that amends and updates regulations in the digital trading sector in Indonesia. The focus of the study is directed at the urgency of updating investment regulations in the PMSE sector, given the rapid development of the digital economy, the increasing complexity of online business models, and the growing need for legal certainty for domestic and foreign businesses. The subject of this study is considered to be relevant and worthy of research because the transformation of electronic commerce continues to raise new issues related to consumer protection, business competition, foreign investment supervision, and risk-based licensing integration. The scope of the research is limited to a normative analysis of the provisions on investment and business licensing for PMSE as stipulated in PP 31/2023 and its synchronization with related laws and regulations, including the Trade Law, the Job Creation Law, and their implementing regulations. The method used is a normative juridical approach through literature study, regulatory analysis, and doctrinal review. The results of the study show that PP 31/2023 provides significant reinforcement to the governance of PMSE investment through the confirmation of business activity classifications, adjustments to risk-based licensing schemes, and increased obligations for business actors in the implementation of licensing.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi pada sektor perdagangan dengan sistem elektronik (PMSE) serta mekanisme perizinan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 sebagai regulasi terbaru yang mengubah dan memperbarui pengaturan dalam sektor perdagangan digital di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada urgensi pembaruan regulasi investasi di sektor PMSE mengingat pesatnya perkembangan ekonomi digital, semakin kompleksnya model bisnis online, serta meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Obyek kajian ini dianggap masih aktual dan layak diteliti karena transformasi perdagangan elektronik terus memunculkan isu-isu baru terkait perlindungan konsumen, persaingan usaha, pengawasan investasi asing, hingga integrasi perizinan berbasis risiko. Cakupan penelitian dibatasi pada analisis normatif terhadap ketentuan investasi dan perizinan usaha PMSE sebagaimana diatur dalam PP 31/2023 serta sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU Perdagangan, UU Cipta Kerja, dan regulasi pelaksanaannya. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, analisis peraturan, dan telaah doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 31/2023 memberikan penguatan signifikan terhadap tata kelola investasi PMSE melalui penegasan klasifikasi kegiatan usaha, penyesuaian skema perizinan berbasis risiko, serta peningkatan kewajiban pelaku usaha dalam penyelenggaraan layanan digital. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai adaptasi hukum investasi terhadap transformasi digital. Secara praktis, hasil kajian memberikan rekomendasi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan investor untuk mewujudkan iklim investasi elektronik yang lebih transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.
EFEKTIVITAS BPSK DALAM MENANGANI SENGKETA KONSUMEN: STUDI KUALITATIF TENTANG POLA PENGADUAN, MEKANISME PENYELESAIAN, DAN KEPATUHAN PELAKU USAHA Prayogi, Prayogi; Hendarman, Hari; Kholid, Muhamad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.2749

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in providing access to justice for consumers through a juridical-empirical approach that combines semi-structured interviews with BPSK stakeholders in Bandung, observation of the settlement process, and a review of the regulations underlying the establishment of the agency. Based on Presidential Regulation No. 90 of 2001, BPSK acts as a non-litigation institution that resolves disputes between consumers and business actors through conciliation, mediation, and arbitration, and has the authority to impose administrative sanctions on business actors who violate regulations. The findings show that the structure of the council, which consists of representatives from the government, businesses, and consumers in equal proportions, is an instrument of impartiality in the dispute adjudication process. However, the effectiveness of BPSK services still faces a number of challenges: limited institutional coverage because not all districts/cities have a BPSK, resulting in a centralized caseload and potential barriers to access for consumers from remote areas; conventional evidence procedures; and dependence on the good faith of business actors in implementing decisions. Nevertheless, the BPSK has succeeded in acting as the first line of legal protection before disputes escalate to litigation, with mediation remaining the dominant mechanism and strengthening the principle of procedural justice for the parties. This study contributes to the understanding of the BPSK's role in resolving consumer disputes and provides insights for improving its effectiveness.ABSTRAKPenelitian ini menganalisis efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan akses keadilan bagi konsumen melalui pendekatan yuridis-empiris yang memadukan wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan BPSK Kota Bandung, observasi proses penyelesaian, serta kajian regulasi yang mendasari berdirinya lembaga tersebut. Berdasarkan Perpres Nomor 90 Tahun 2001, BPSK berperan sebagai lembaga non-litigasi yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, serta berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar. Temuan menunjukkan bahwa struktur keanggotaan majelis yang terdiri atas unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dengan proporsi seimbang merupakan instrumen imparsialitas dalam proses ajudikasi sengketa. Namun, efektivitas layanan BPSK masih menghadapi sejumlah tantangan: keterbatasan cakupan kelembagaan karena belum seluruh kabupaten/ kota memiliki BPSK sehingga menimbulkan beban perkara terpusat serta potensi hambatan akses bagi konsumen dari wilayah pinggiran; prosedur pembuktian yang masih konvensional; dan ketergantungan penyelesaian pada itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan putusan. Meski demikian, BPSK berhasil berperan sebagai garda awal perlindungan hukum sebelum sengketa meningkat ke ranah litigasi, dengan mekanisme mediasi tetap menjadi pilihan dominan dan memperkuat asas keadilan prosedural bagi para pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memahami posisi BPSK sebagai bagian dari arsitektur alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia serta membuka ruang evaluasi terhadap urgensi peningkatan digitalisasi proses dan perluasan kelembagaan menuju efektivitas yang lebih optimal di masa mendatang.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK KARYA: IMPLIKASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA Prayogi, Prayogi; Hendarman, Hari; Astarudin, Tatang; Sumiati, Sumiati
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.2748

Abstract

Contract of Work is a legal instrument that plays an important role in natural resource management and investment in Indonesia. However, in practice, manyContracts of Work have been revoked by court decisions, giving rise to serious issues related to legal certainty and investor protection. This studyaims to analyze the legal considerations of judges in court decisions that cancel Work Contracts and their implications for the investment climate in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach, by examining court decisions that have the force of law. The results of the study show that the annulment of Contracts of Work by the court is generally based on violations of the principles of agreement, inconsistency with the provisions of laws and regulations, as well as changes in legal policy in the field of mining and investment. These rulings have an impact on reducing legal certainty for investors, particularly in relation to contract stability and legal protection guarantees. Therefore, there is a need for regulatory harmonization, consistency in court rulings, and strengthening of the pacta sunt servanda principle in order to create a fair, sustainable, and legal certainty-oriented investment climate in Indonesia.ABSTRAKKontrak Karya merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanaman modal di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit Kontrak Karya yang dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang membatalkan Kontrak Karya serta implikasinya terhadap iklim investasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Kontrak Karya oleh pengadilan pada umumnya didasarkan pada adanya pelanggaran asas-asas perjanjian, ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perubahan kebijakan hukum di bidang pertambangan dan investasi. Putusan tersebut berdampak pada menurunnya kepastian hukum bagi investor, khususnya terkait stabilitas kontrak dan jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, konsistensi putusan pengadilan, serta penguatan asas pacta sunt servanda guna menciptakan iklim investasi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepastian hukum di Indonesia.
Co-Authors Astarudin, Tatang Kamaludin Yusup, Deni Muhamad Kholid, Muhamad Nasrullah Nasrullah Prayogi Prayogi Sumiati Sumiati Yusuf, Deni Kamaludin