Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosioteknologi Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Revolusi Indonesia Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Jurnal Penelitian Serambi Hukum Gunung Djati Conference Series Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Contemporary Society and Politics Journal Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Referendum Jurnal Ilmu Hukum
Astarudin, Tatang
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Sengketa Hukum terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Ganda atas Tanah dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Asep Sungkawa; UU Nurul Huda; Tatang Astarudin
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i1.221

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan sertifikat ganda yang masih terjadi, Terbitnya dua sertifikat atas tanah dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, mengingat sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan, pemilik asli tanah dengan sertifikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memganalisis proses penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah. kendala penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah.Dan mengkaji solusi penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand Teory, Teori Kepastian Hukum sebagai Midle Teory dan Teori Hukum Pertanahan dan Agraria sebagai Aplikative Teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan mengkaji atau menganalisis secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Hasil penelitian ini adalah solusi penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum, yaitu melalui pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat bahwa apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah terdapat beberapa upaya disamping ke pengadilan. Kemudian juga bahwa pentingnya tertib administrasi baik warga masyarakat maupun jajaran aparatur pemerintahan baik di desa yang memegang buku induk tanah maupun BPN yang menerbitkan surat tanah, maka proses tertibnya pendaftaran tanah menjadi sangat penting karena akan tercipta kepastian hukum dan kepastian hak sehingga semua pihak terlindungi hak nya.
AKAD MIGAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAMI Eka Sakti Habibullah; Juhaya S Praja; Tatang Astarudin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 7, No 02 (2019)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2000.78 KB) | DOI: 10.30868/am.v7i02.590

Abstract

Usaha hulu migas memiliki empat ciri utama. Pertama, hasil pendapatan akan diterima dalam waktu yang lama setelah biaya pengeluaran direalisasikan. Kedua, bisnis ini memiliki risiko tinggi dan serba ketidakpastian serta melibatkan high technology. Ketiga, investasi usaha hulu migas berjumlah sangat besar. Namun, di balik semua risiko tersebut, industri ini memiliki ciri ke empat, yaitu menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Oleh karenanya, kontrak akad paling ideal yang digunakan adalah yang mampu menyiasati tantangan dan meraih peluang dari empat ciri tersebut sehingga, memberi keuntungan kepada negara. Masalah dalam penelitian ini menggali terkait akad migas dalam sejarah migas dan regulasi di Indonesia dan dalam fikih Islam. Kemudian mengomparasi model akad akad tersebut menurut dua prespektif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan komparasi (muqaranah al-ahkam). Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori perbandingan hukum antara akad migas yang ada dalam regulasi dan akad dalam fikih Islam. Hasil penelitian menyimpulkan ada sisi perbedaan dan persamaan dalam akad migas ditinjau dari kedua perspektif tersebut.
Optimization of Digital-based Waqf and Its Role in Economic Development in Indonesia ridwan fauzi; Tatang Astarudin; Badri Khaeruman
Jurnal Sosioteknologi Vol. 22 No. 1 (2023): MARCH 2023
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2023.22.1.10

Abstract

  This study aims to analyze the optimization of digital-based waqf in Indonesia and its contribution to economic development. This study uses a qualitative approach through descriptive analysis. The results and discussion of this study show that digital-based waqf has enormous potential in Indonesia; technological advances have helped waqf management with the presence of various platforms from several waqf institutions, as well as new technology in the form of blockchain that can assist in waqf management and, in the end, can contribute to economic development. This study concludes that optimally managed waqf can contribute to creating a prosperous society. The benefits of this research are expected to increase awareness about the importance of waqf and the potential of waqf in Indonesia. This study recommends the parties involved in waqf optimize further the potential of waqf, which is still unexplored.
Pendampingan Penguatan Kapasitas Keterampilan Penulisan Karya Ilmiah bagi Mahasiswa Santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Wahyudin Darmalaksana; Tatang Astarudin; Dhita Fadhilatul Azizah; Devi Rizki Apriliani
Gunung Djati Conference Series Vol. 24 (2023): Multidisciplinary Research
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to discuss strengthening the skills of writing scientific papers in student boarding schools. This study used a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The results of the research and discussion show that kiyai leadership, scientific publication best practices, training and mentoring can play an effective role for student boarding schools and even to leverage the productivity of scientific publications. This research concludes that training and mentoring are relevant to the agenda of strengthening students' skills in writing scientific articles in student boarding schools.
Family Law Reform in Morocco Zulham Wahyudani; Jefry Tarantang; Nurrohman Nurrohman; Tatang Astarudin
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 10 No 1 (2023): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v10i1.5866

Abstract

The research on family law reform in Morocco aims to analyze the changes in family law in Morocco after the reform in 2004. The study discusses child marriage and the impact of the reforms on society, particularly in relation to gender equality and legal protection for women and children. This research is normative-explanatory and explains family law reform in Morocco by using a literature review to analyze policies. The results show that family law reform in Morocco has improved gender equality and provided better legal protection for women and children. However, there are still some challenges in the application of the law, such as changing attitudes towards tradition and culture and difficulties in applying the law in remote areas. This research can contribute to an understanding of the changes in family law in Morocco and can be used as a reference in efforts to improve legal protection for women and children in other countries that have similar legal systems.
Exploration of Islamic Economic Principles on Collateral in Legislation in Indonesia: Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sumiati, Sumiati; Janwari, Yadi; Yusup, Deni Kamaludin; Astarudin, Tatang
Asy-Syari'ah Vol. 26 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v26i2.37523

Abstract

Abstract: This research aims to examine and analyse the regulatory concept and legal position of guarantees in statutory regulations, and also seeks to explore the Harmonization of Sharia Economic Principles regarding Guarantees in statutory provisions. Analytical descriptive methods were used in this research, and a juridical-normative approach was used with qualitative research data types. Primary, secondary and tertiary data sources were obtained from several relevant literature. This research indicates that the concept of regulation and the legal position of guarantees in statutory provisions is contained in legislation that is made and ratified in writing. Conceptually, the legal regulation of guarantees can be divided into three, namely, the first concept of legal regulation of guarantees, which originates in Book II of the Civil Code, the second is the law of guarantees, which is regulated outside Book II of the Civil Code, the third is the legal regulation of guarantees according to law. sharia economics. Guarantee law acts as a subsidiary or complementary agreement. In connection with the harmonisation of Sharia economic principles, guarantees in statutory regulations can be understood through various principles of Sharia economic law reflected in legislation. These principles consist of the principle of worship (al-tauhid), the principle of justice (al-adl), the principle of amar ma'ruf nahi munkar, the principle of freedom (al-hurriyah), the principle of equality (al-musawah), the principle of helping each other (al -ta'awun), and the principle of tolerance (al-tasamuh), which is substantially contained in the legislation. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menggali Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang Jaminan dalam ketentuan undang-undang. Metode deskriptif analitis digunakan pada penelitian ini, dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan jenis data penelitian kualitatif. Sumber data primer, sekunder, dan tersier didapatkan dari beberapa literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep pengaturan hukum jaminan pada peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi tiga yakni pertama konsep pengaturan hukum jaminan yang bersumber di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), kedua pengaturan hukum jaminan yang terdapat di luar Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata ketiga pengaturan hukum jaminan menurut hukum ekonomi syariah. Hukum Jaminan berkedudukan sebagai perjanjian ikutan/pelengkap (Assecoir). Adapun alasan dibolehkannya objek yang dijaminkan pada akad pembiayaan di perbankan syariah didasarkan adanya kesadaran akan resiko terhadap munculnya moral hazard. Adapun Prinsip-prinsip ekonomi syariah tentang jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat difahami melalui berbagai prinsip hukum ekonomi syariah pada berbagai perundang-undangan jaminan yang terdiri atas prinsip ibadah (al-tauhid), prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip keadilan (al-adl), prinsip kebebasan (al-hurriyah), prinsip persamaan/al musawah, prinsip saling tolong menolong (al-ta’awun), dan prinsip toleransi (al-tasamuh), yang secara substansial sudah terdapat di dalam perundang-undang tersebut, hanya saja keberadaan prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasikan dalam peraturan jaminan.
PENGATURAN IZIN HAK PENGELOLAAN HUTAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Padhilah, Piqi Rizki; Rojikin, Umar; Yusup, Deni K.; Astarudin, Tatang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.642

Abstract

This article aims to analyze the regulation of forest management rights permits according to civil law and Islamic law in Indonesia. The focus of this study is on the challenges faced by indigenous peoples in recognizing forest rights, as well as the differences in approach between the two legal systems. This issue is considered relevant because the conflict between economic interests and environmental protection is increasing. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results of the study indicate that the integration of Islamic legal values ??and local community participation can improve the sustainability of forest management. The implication of this finding is the need for more inclusive and equitable policies in natural resource management.
PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN WAKAF MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Prayogi, Prayogi; Astarudin, Tatang; Yusup, Deni Kamaludin
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.659

Abstract

This research is motivated by the increasing number of waqf lawsuit dispute cases in Indonesia which shows that there is an insynchronization between positive legal practices and Islamic law principles, especially in terms of the status of waqf property and the rights of the parties. The purpose of this research is to analyze the mechanism of dispute resolution of waqf lawsuits according to the perspective of civil law and Islamic law and evaluate its effectiveness in providing justice and legal certainty. This study uses a normative juridical approach with a descriptive analysis method. Data was collected through a literature study that included laws and regulations related to waqf, MUI fatwas, legal literature, and relevant court decisions. The analysis is carried out qualitatively through content analysis to identify the basic principles and implementation of dispute resolution. The results of the study show that civil law provides litigation space through district courts, while Islamic law prioritizes non-litigation approaches such as deliberation-based mediation (sulh), settlement by nadzir, and settlement through religious courts. This study recommends the need for harmonization between the civil law system and Islamic law as well as strengthening the role of nadzir institutions and the Indonesian Waqf Agency (BWI) in resolving disputes fairly and efficiently.
Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Suprihatno, Andri; Yusup, Deni Kamaludin; Astarudin, Tatang
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1618

Abstract

Tanah sempadan pantai memiliki nilai strategis dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, namun pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum akibat tumpang tindih regulasi dan konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan tanah sempadan pantai dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam guna merumuskan model tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap literatur hukum nasional dan fikih kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal, sedangkan hukum Islam menawarkan kerangka normatif berbasis keadilan kolektif dan perlindungan lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pengelolaan kawasan pesisir. Kontribusi riset ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum agraria pesisir serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang inklusif dan partisipatif.
Penyelesaian Sengketa Gugatan Pembatalan Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam Pumieda, Reyna Amalia; Astarudin, Tatang; Yusup, Deni Kamaludin
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1334

Abstract

This research examines the dispute resolution mechanism for mudharabah contract cancellation by integrating civil law and Islamic law perspectives in Indonesia. Mudharabah contract as a sharia financial instrument requires a clear dispute resolution mechanism when cancellation occurs due to breach of contract or violation of sharia principles. The research method uses a normative juridical approach with case analysis of Supreme Court Decision Number 272 K/Ag/2015 between PT. Permodalan BV and Koperasi BS. The dispute resolution mechanism is regulated in Article 55 of Law No. 21 of 2008 with a hierarchy: deliberation, banking mediation, BASYARNAS, and religious courts. In civil law, contract cancellation is based on breach of contract (Articles 1243, 1266, 1267 of the Civil Code), while in Islamic law it occurs when the mudharib deviates from the principle of trust (KHES Articles 244, 251). The research results show legal uncertainty regarding the authority of courts versus sharia arbitration. The Supreme Court affirms the absolute competence of Religious Courts in sharia economics. Regulatory improvement and development of an effective sharia economic mediation system are needed to provide legal certainty.
Co-Authors Adi Permadi, Adi Ascarya Ascarya Asep Sungkawa Deni Kamaludin Yusup Devi Rizki Apriliani Dhita Fadhilatul Azizah Eka Sakti Habibullah Fitria Rahmat, Agnis Gumelar, Dian Rachmat Hendarman, Hari Hopipah, Eva Nur Husni, Asep Jalaludin, Diding Jefry Tarantang Juhaya S Praja Kamaludin Yusup, Deni Khaeruman, Badri Lilis Diah Sugiarti Muhamad Kholid, Muhamad Napitupulu, Rodame Monitorir Nasrullah Nasrullah Nazar, Reza Fauzi Nurrohman Nurrohman Padhilah, Piqi Rizki Padhilah, Piqi Rizqi Pranotoputera, Faris Makarim Prayogi Prayogi Pumieda, Reyna Amalia Raditya Sukmana Reyna Amalia Pumieda Ridwan Fauzi Rojikin, Umar Safe'i, Abdulah Shahibul Hikam, Muhammad Athaillah Sholeh, Aziz Sulistyowati Sulistyowati Sumiati Sumiati Sumiati Suprihatno, Andri Uu Nurul Huda, Uu Nurul Wahyudin Darmalaksana Yadi Janwari Yusuf, Deni Kamaludin Yusup, Deni K. ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM