Perencanaan pembangunan daerah yang efektif menuntut keterlibatan aktif masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan sistem perencanaan berbasis digital yang mampu mendorong transparansi dan partisipasi publik. Provinsi Lampung telah mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) sebagai bagian dari implementasi e-government dalam bidang penataan ruang. Namun, pemanfaatan SIMTARU oleh masyarakat masih tergolong rendah dan belum optimal dalam meningkatkan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana SIMTARU berkontribusi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, serta merumuskan strategi pengembangan SIMTARU yang lebih efektif dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis yang digunakan meliputi Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antarvariabel, serta analisis SWOT dan QSPM untuk merumuskan strategi prioritas pengembangan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan dukungan kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan SIMTARU dan partisipasi publik. Namun, keterbatasan sosialisasi, literasi digital, serta koordinasi kelembagaan menjadi faktor penghambat utama. Strategi prioritas yang direkomendasikan adalah penguatan pembiayaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem informasi tata ruang yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat daerah.
Copyrights © 2026