<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi adaptive governance di Provinsi Banten dalam konteks desentralisasi yang asimetris dan ketimpangan kapasitas pembangunan antar wilayah. Perbedaan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota berpotensi menimbulkan fragmentasi respons kebijakan dalam pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan 12 informan kunci yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan tokoh masyarakat, serta dilengkapi dengan observasi terbatas dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptive governance di Provinsi Banten berkembang melalui tiga mekanisme utama, yaitu pembelajaran kelembagaan, kolaborasi lintas aktor, dan inovasi birokrasi berbasis digital. Pembelajaran kolektif melalui forum koordinasi kebijakan berperan dalam mengurangi fragmentasi respons kebijakan antar wilayah. Kolaborasi multi aktor memperkuat koordinasi lintas tingkat pemerintahan, sementara transformasi digital mendukung integrasi data pembangunan dan transparansi kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam sistem desentralisasi yang memiliki ketimpangan kapasitas antar wilayah, penguatan pembelajaran kolektif dan kolaborasi kebijakan menjadi faktor penting dalam membangun kapasitas adaptif pemerintahan daerah.]]>
Copyrights © 2026
