<![CDATA[Artikel ini menganalisis peran kepemimpinan hibrida dalam praktik pemerintahan lokal dan pengaruhnya terhadap efektivitas tata kelola (governance) di dua daerah di Indonesia yaitu Kota Bukittinggi dan Kabupaten Dharmasraya. Terdapat perdebatan teoretis tentang fleksibilitas kepemimpinan dan sifat kompleksitas dalam tata kelola publik yang membawa diskusi pada bagaimana gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, partisipatif, dan direktif dapat diterapkan dalam situasi berbeda dan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan administratif dimasing-masing kepemimpinan. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan telaah dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik dan komparatif berdasarkan delapan indikator utama tata kelola yang merujuk pada tata kelola modern. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kepemimpinan hibrida muncul dalam dua bentuk yang berbeda. Di Kota Bukittinggi, kepemimpinan hibrida bersifat populis-personalistik dengan responsivitas tinggi dan dominasi figur pemimpin, namun dengan kelemahan dalam pelembagaan tata kelola. Di sisi lain, di Kabupaten Dharmasraya, para pemimpin hibrida muncul secara institusional-kontekstual dan terdapat ketertaturan yang lebih besar antara sistem birokrasi dengan jaringan aktor lokal yang mengarah pada stabilitas tata kelola yang lebih berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
