Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.077
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Politikom Indonesiana JOELS: Journal of Election and Leadership Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Jurnal Suara Politik Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat
Mhd Fajri
Universitas Andalas, Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pelatihan Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Lokal di Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh, Kota Padang Indah Adi Putri; Bakaruddin Rosyidi; Aidinil Zetra; Asrinaldi Asrinaldi; Tengku Rika Valentina; Tamrin Tamrin; Dewi Anggraini; Mhd. Fajri; Didi Rahmadi
Warta Pengabdian Andalas Vol 26 No 4.a (2019)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jwa.26.4.a.195-203.2019

Abstract

This paper discusses the importance of social capital in the midst of society. Social capital can be interpreted simply as a social bond. These social ties arise because of trust and social networks. In reality, this social bond has not been and is not utilized well. This dedication was carried out in the Limau Manis Selatan Village, Pauh District, Padang City. The approach used in the implementation of the community service program is a participatory Rural Appraisal (PRA) approach. In this service, several things are discovered, namely, first, social capital will be destroyed if there are no rechecks on any new developments or information. Second, social capital will be strong if the common goals are known and agreed upon by all elements of society. Third, all parties must have the same intention and motivation. Fourth, in the community there will be groups that have problems, each group has rules that must be obeyed, as long as the rules are followed, then the organization or groups will continue to run. Fifth, for community cohesiveness, must follow a joint decision. Sixth, eliminate suspicion and personal pride.
Social Movement of The Committee for The Enforcement of Islamic Sharia (KPSI) in Strengthening Islamic Values in West Sumatera Husnul Qolbi; Aidinil Zetra; Asrinaldi Asrinaldi; Mhd. Fajri
Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol 8, No 1 (2022): June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.42 KB) | DOI: 10.30983/islam_realitas.v8i1.5389

Abstract

This study describes the social movement of the West Sumatra Islamic Shari'a Enforcement Committee (KPSI) in the strengthening of Islamic values in West Sumatra for the 2014-2019. This period follow after the activities carried out by the West Sumatra KPSI after the rejection of the Lippo Superblock construction in 2013. This uses qualitative research with descriptive analysis with interview and documentation data collection methods. This research uses Islamic social movement theory and arrived at some important findings from this research. First, the mobilization of KPSI in strengthening Islamic values is not based on feelings of disappointment or dissatisfaction but as a form of concern towards the decadence of society. Second, political opportunities led KPSI West Sumatra to conduct da'wah (Islamic propogation). Third, the framing in which KPSI West Sumatra enganged in discourse became the target of mobilization in social movements based on the Qur'an and Sunnah. Fourth, the West Sumatran KPSI alliance or network has many alliances or networks to strengthen its movement.Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI) Sumbar dalam penguatan nilai-nilai Islam di Sumbar Tahun 2014-2019. Periode ini mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh KPSI Sumbar pasca penolakan pembangunan Superblok Lippo pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Islam dan sampai pada beberapa temuan penting dari penelitian ini. Pertama, mobilisasi KPSI dalam penguatan nilai-nilai Islam tidak didasarkan pada perasaan kecewa atau tidak puas tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap dekadensi masyarakat. Kedua, peluang politik mengantarkan KPSI Sumbar melakukan dakwah. Ketiga, framing di mana KPSI Sumbar berwacana menjadi sasaran mobilisasi dalam gerakan-gerakan sosial yang berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keempat, aliansi atau jaringan KPSI Sumbar memiliki banyak aliansi atau jaringan untuk memperkuat gerakannya.
ADAT DAN PILKADA ; ANALISIS PERAN PEMANGKU ADAT DALAM DEMOKRASI LOKAL Mhd Fajri
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): Edisi April
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.4.1.65-78.2022

Abstract

Tulisan ini membahas adat dan Pilkada. Adat dan Pilkada dimaknai dalam lingkup bagaimana peran pemangku adat memainkan peran penting dalam demokrasi lokal yakni konstestasi Pilkada. Terdapat dukungan dari pemangku adat kepada calon kepala daerah. Setidaknya dukungan ini diberikan kepada dua pasang kepala daerah yakni pasangan jalur perseorangan dan petahana. Hasil Pilkada kemudian menyatakan bahwa kedua pasang calon kepala daerah ini berhasil keluar diposisi dua teratas dari lima pasang calon yang berkompetisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penarikan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah toerisasi dari Fredrik Barth (1969) dari pendekatan instrumentalis yang melihat etnik dalam politik adalah sebuah proses manipulasi atau mobilisasi etnik untuk menujukkan etnis masing – masing. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemangku adat memainkan peran penting yakni sebagai mobilisator basis massanya melalui instrumen adat untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Kekuasaan dan jaringan instrument adat tersebut dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyampaikan pesan dukungan untuk mendukung calon – calon peserta pemilu dalam berbagai bentuk. Adat dalam temuan penelitian ini menjadi instrumen dari pemangku adat.
Strategi KPU Kota Solok Untuk Meningkatkan Kualitas Pemilu 2019 Difa Ghassani; Irawati; Andri Rusta; Mhd Fajri
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 8 No 1 (2023): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v8i1.8121

Abstract

Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui pemilu setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU di setiap daerah mempunyai strategi untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pemilu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU Kota Solok mempunyai strategi untuk meningkatkan pemilu 2019. Ada beberapa cara yang dilakukan KPU Kota Solok untuk meingkatkan kualitas pemilu, salah satunya adalah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Solok dengan berkerja sama dengan fakultas hukum yang ada di UMMY. Penelitian ini menggunakan teori kualitas serta dan dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan strategi KPU Kota Solok dalam meningkatkan kualitas pemilu tahun 2019. Kata Kunci: Pemilu, Strategi KPU, Kualitas
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NO. 8 TAHUN 2014 TERKAIT KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BUKITTINGGI Dea Ananda Dea; Irawati Irawati; Andri Rusta; Mhd. Fajri
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i1.1508

Abstract

Pedagang kaki lima sendiri merupakan salah satu sektor informal yang masih banyak berkembang dalam suatu masyarakat perkotaan. Namun, keberadaan pedagang kaki lima seringkali menyebabkan suatu permasalahan publik. Adapun permasalahan yang muncul adalah seperti tejadinya kemacetan dan kesumrautan kota akibat pedagang kaki lima yang tidak menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. fenomena pedagang kaki lima ini juga menjadi suatu sorotan di Kota Bukittinggi. Banyaknya pedagang kaki lima yang menganggu aktivitas pejalan menyebabkan pemerintah daerah Kota Bukittinggi mengekuarkan peraturan Daerah N0.8 Tahun 2014 Kota Bukittingi merupakan suatu kebijakan terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta melakukan penertiban terhadap perdagang kaki lima yang berjualan bukan di tempat untuk diizinkan berjualan. dalam menganalisis dan menjawab persoalan ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau literature review. Adapun hasil dan pembahasan menunjukkan bahwasannya, implementasi Perda No.8 Tahun 2014 terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi sudah ada, namun belum maksimal dalam pelaksanannya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar Jam Gadang, Tugu Pahlawan tak dikenal dan di sepanjang badan jalan di bawah fly over pasr Aur Bukittinggi.
Analisis Pelaksanaan Prinsip Transparansi APBNag Cubadak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2022. Adinda Charisma Nafisa; Bagas Islam Mahendra; Diffa Khoirunnisa; M .Afif Wardana; Salsa Auliamri Putri; Irawati Irawati; Mhd Fajri
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 14 No 1 (2024): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v14i1.204

Abstract

Abstract Good governance has now become a standard or paradigm that needs to be applied in governance because good governance is based on principles such as participation, transparency, accountability and efficiency. One of the principles of good governance is transparency, where transparency can be interpreted as an openness of government in managing public resources. Nagari Revenue and Expenditure Budget (APBNag) is a village regulation that makes sources of revenue and allocation of village expenditure within one year. Nagari Cubadak is one of the villages that has a good reputation or report card in terms of transparency in managing the APBNag. This is then the background of this research. This study aims to analyze the implementation of the principle of transparency of the Cubadak APBNag in Tanah Datar Regency for 2020-2022. The approach in this study uses a qualitative approach with data collection techniques using interview and observation methods. The types of data used are primary data and secondary data. Based on the results of the study, the researcher draws the conclusion that the Cubadak Nagari Government has carried out consistent transparency of APBNag management for the last 3 years well. The application of the principle of transparency is also in accordance with the indicators of transparency according to Krina, namely the provision of clear information, easy access to information, establishing a complaint mechanism, and increasing the flow of information through cooperation with the mass media and non-governmental organizations. Keywords: Good governance; Transparency; APBNag
Perempuan Sebagai Pemilih: Isu Utama, Preferensi, dan Dampaknya dalam Pemilu 2024 Adinda Charisma Nafisa; Bagas Islam Mahendra; Andri Rusta; Irawati Irawati; Mhd. Fajri
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 4 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i4.2037

Abstract

This article aims to depict the main issues, political preferences, and the impact of women's participation as voters in the 2024 elections in Indonesia. Through qualitative descriptive research with the methodology of literature review, an analysis is conducted on the conditions of gender equality and sexual violence in Indonesia, considering women's political preferences in legislative and presidential elections, and discussing their impact on the strengthening of democracy in Indonesia. It is found that gender equality and sexual violence issues are the primary focus for women in the 2024 elections. Women's political preferences tend to be influenced by the personality and background of candidates. The participation of women as voters can have a positive impact on creating policies that are responsive to various women's issues. This research also underscores two crucial aspects: the importance of the role of political parties, candidates, and presidential candidates as contestants in elections to present concrete solutions to women's issues packaged in tangible programs or missions. Additionally, this article emphasizes that the success of elections is not only seen in their procedures but also in their substance, which must provide solutions or answers to women's issues in Indonesia.
RENDAHNYA KETERPILIHAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI SUMATERA BARAT Restri Ridha Illahi Ahmad; Irawati Irawati; Andri Rusta; Mhd. Fajri
Jurnal Suara Politik Vol 2, No 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v2i1.3947

Abstract

Rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia masih menjadi kajian yang menarik untuk dikaji. Salah satu lembaga yang mamiliki masalah dengan angka rendahnya keterpilihan perempuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adanya affirmative action yang tertuang dalam UU nomor 12 tahun 2003 pasal 65 dalam pemilu masih belum mampu meningkatkan jumlah angka keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Faktanya jumlah angka keterpilihan perempuan dari tahun ke tahun semakin menurun dan pada pemilu tahun 2019 angka keterpilihan perempuan di DPRD Sumatera Barat menjadi angka yang paling rendah dari pemilu sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah lemahnya regulasi, minimnya sosialisasi dan aktivitas calon legislatif perempuan, organisasi politik tidak memiliki komitmen yang penuh dan perilaku kebijakan politik yang bias gender serta terbatasnya sumberdaya finansial yang dimiliki oleh caleg perempuan. Kata Kunci: demokrasi, keterpilihan , affirmative action,  pemilu
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU Ade Amira Fithaloka; Ning Bayzura; Mhd Fajri
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan merupakan satu dari banyaknya masalah yang menjadi perhatian hampir disetiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara berkelanjutan. Hal ini karena gejala yang semakin meningkat dan terus sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini penting dilakukan karena Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, berdasarkan data yang ada, jumlah KPM PKH Kecamatan Tampan masih terbilang cukup sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Kecamatan Tampan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin di Kecamatan Tampan yang belum tersentuh bantuan PKH. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan metode membaca, menganalisis dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini adalah evaluasi dari pelaksanaan PKH di Kecamatan Tampan ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pelaksanaan PKH di Kecamatan Tampan belum optimal, masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan tersebut dikarenakan kurang updatenya data dari BDT. Pemerataan di Kecamatan Tampan juga belum tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang belum mencapai 50% dari jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tampan sehingga seluruh keluarga miskin belum dapat merasakan bantuan ini.
Identity Politics In Wali Nagari Silantai Election Putra, Arif Hardika; Irawati, Irawati; Rusta, Andri; Fajri, Mhd
Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 01 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/madani.v15i01.4049

Abstract

The purpose of this study is to provide information related to identity politics not only occurs at the election and election level but also occurs in the nagari wali election or abbreviated as PILWANA in Nagari Silantai Tahun 2019. Italso aims to discuss the main forms of identity politics of candidates or political elites. a way to gain power in a position. Therefore, the study revealed tribal emblems, regional identities (jorong) using the community tokoh network and the winning team that had the same place of birth and raised in the election of wali nagari.
Co-Authors Ade Amira Fithaloka Adinda Charisma Nafisa Al Islam, Muhammad Sheif Alfareski, David Alvinto, Bintang Andri Rusta Asrinaldi Asrinaldi Bagas Islam Mahendra Bakaruddin Rosyidi Dea Ananda Dea Dewi Anggraini Dewi Anggraini Didi Rahmadi Difa Ghassani Diffa Khoirunnisa Farid Prima Halim Husnul Qolbi Ira Wati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati IRAWATI, IRAWATI Islami, Syaifuddin Joefrian, Muhammad Soultan Juwita Juwita, Juwita M .Afif Wardana Mahendra, Bagas Islam Nafisa, Adinda Charisma Ning Bayzura Putra, Arif Hardika Putri, Indah Adi Qolbi, Husnul Restri Ridha Illahi Ahmad Rizky Fan Surya, Aufa Salsa Auliamri Putri Tamrin Tamrin Tengku Rika Valentina Zetra, Aidinil Zetra, Aidinil Zulfadli Zulfadli