<![CDATA[asal 34 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk memelihara anak terlantar, namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut, serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Maliyah (Hukum Keuangan Publik Islam). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan menjalankan prosedur rehabilitasi sosial dasar. Namun, implementasi kebijakan tersebut terhambat oleh ketiadaan rumah singgah (shelter), kurangnya kendaraan operasional, dan keterbatasan anggaran. Dalam tinjauan Siyasah Maliyah, kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan anggaran daerah (APBD) belum sepenuhnya menerapkan prinsip prioritas (Fiqh al-Awlawiyat) yang menempatkan keselamatan jiwa anak sebagai kebutuhan mendesak (dharuriyat). Kesimpulannya, pertanggungjawaban negara di Garut baru berjalan optimal pada tataran administratif, namun masih lemah dalam dukungan infrastruktur dan keberpihakan anggaran bagi kaum rentan.]]>
Copyrights © 2026
