Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Keadilan Distribusi Beasiswa KIP Kuliah oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial Pancasila pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Muhammad Ibnu Khoir Pasaribu; Parlaungan Gabriel Siahaan; Aidil Henry Akbar; Gloria Tampubolon; Zhafirah Ramadhani; Bertaliana Br Ginting; Priscilia Priscilia; Sisca Simanullang
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol. 3 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8176

Abstract

Keadilan dalam pembagian program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi hal yang sangat penting karena program ini dibuat sebagai alat oleh negara untuk memastikan hak konstitusional atas pendidikan tinggi yang setara dan adil, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak masalah seperti penentuan sasaran yang kurang tepat, penggelapan data, praktik nepotisme, keterlambatan dalam pencairan dana, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan beasiswa belum sepenuhnya sampai kepada mahasiswa yang benar-benar memerlukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penentuan penerima Beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah dari perspektif prinsip keadilan sosial Pancasila, meninjau kesesuaian kriteria penerima dengan prinsip pemerataan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, serta untuk mengevaluasi kemungkinan adanya ketimpangan dan diskriminasi dalam proses seleksi dan distribusi beasiswa. Hasil penilitan mengungkapkan bahwa walaupun program KIP Kuliah telah memberikan keuntungan signifikan bagi mahasiswa yang berpenghasilan rendah, masih ada kekurangan dalam hal transparansi dalam proses seleksi, keakuratan dalam memverifikasi data, dan ketepatan dalam menentukan penerima. Ini menunjukkan bahwa asas keadilan sosial Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan program KIP Kuliah di tingkat lokal. 
Janji Bayar Nanti : Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Utang Piutang Di Kalangan Mahasiswa Unimed Agnes Olivia Sitompul; Devina Joy Septina Pakpahan; Eva Nurul Huda; Gloria Tampubolon; Kristin Manalu; Meya Amelia; Natassya Handayani; Rista Novita Sari Perangin-Angin; Sri Hadiningrum
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.745

Abstract

Praktik utang piutang sering terjadi di kalangan mahasiswa untuk memenuhi berbagai kebutuhan, namun tidak jarang menimbulkan wanprestasi yang berdampak pada hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi, faktor penyebabnya, dan tinjauannya berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran, tidak adanya kepastian pelunasan, dan penghindaran komunikasi saat dilakukan penagihan. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, gaya hidup konsumtif, rendahnya tanggung jawab pribadi, serta pengaruh layanan paylater dan pinjaman online. Berdasarkan hukum perdata, perjanjian utang piutang secara lisan tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat perjanjian, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menurunkan kepercayaan dan mengganggu hubungan pertemanan antarmahasiswa. Kata Kunci: Wanprestasi, Utang Piutang, Mahasiswa, Hukum Perdata.